”Pada saat kunjungan presiden kemarin tidak sempat meninjau. Rencana kita membawa beliau tinjau tapi karena waktu terbatas akhirnya kita hanya menyampaikan berupa dokumen saja tapi puji Tuhan itu langsung direspon oleh pak presiden dan setelah pulang beliau perintahkan Menteri PUPR kemudian dari menteri PU ke BPJN, Gubernur kemudian ke bupati. Makanya kemarin hari Selasa (14/11) kita ke BPJN Balikpapan untuk berkonsultasi masalah jembatan ini,” jelas Asisten Administrasi Umum Setkab Kubar, Sahadi, Kamis (16/11/2023).
Sahadi yang memimpin rombongan Pemkab Kubar juga didampingi Kepala Bapedalitbang Daerah, Yudianto Rihartono serta Kepala BKAD Kubar, Petrus.
Sahadi menjelaskan, dalam pertemuan itu Pemkab Kubar dan BPJN Kaltim membahas seputar opsi-opsi penyelesaian jembatan di sungai Mahakam tersebut.
BPJN kata Sahadi menyambut baik rencana Pemkab Kubar menyelesaikan jembatan yang dibangun sejak era bupati Ismail Thomas tersebut. Hanya saja mereka menginginkan adanya kepastian hukum atas mega proyek yang telah menghabiskan dana hingga Rp 300 miliar tersebut.
”Terkait dengan jembatan ini yang perlu diluruskan adalah proses hukumnya. Kalau membangun itu ya gampang saja katanya, tapi intinya proses hukumnya harus clear dulu. Mereka bilang kalau masih dalam penyidikan KPK kita nda berani juga, makanya dari BPJN minta dalam persiapan ini kita meminta kepastian hukumnya,” ujar Sahadi.
”Ditambah dari segi kelengkapan dokumen termasuk dokumen AMDAL tidak ada, memang masih kurang. Nah otomatis kalau itu dipersoalkan masalah hukum otomatis ya bermasalah kasarnya seperti itu.
Soal proses hukum lanjut Sahadi memang masih dalam ranah KPK. Hanya saja Pemkab Kubar akan melakukan konsultasi dan meminta pendapat hukum dengan lembaga antirasuah itu dalam waktu dekat.
”KPK juga sudah melakukan permintaan keterangan kemarin 8 orang jadi nanti mereka berdiskusi BPJN dan sudah menyampaikan walaupun itu dalam proses lidik KPK, kalau KPK nanti melihat ini bisa dilanjutkan ya tetap lanjut. Nanti mereka akan menyampaikan ke kita dan kita akan bersurat juga ke KPK,” ucap Sahadi.
”Informasi dari teman-teman yang sudah diperiksa bahwa mereka (KPK) tidak juga menyatakan tidak bisa dilanjutkan tapi mereka memberikan saran. Dari pendapat mereka sih lebih cenderung kalau memang (masih ada masalah hukum) mungkin bisa dibuat baru aja, itu kecenderungannya,” tambah Sahadi.
Meski begitu Pemkab Kubar lanjut Sahadi tetap berupaya untuk menyelesaikan jembatan ATJ karena merupakan akses vital bagi warga kecamatan Mook Manar Bulatn. Bahkan dengan adanya jembatan ATJ maka bisa mempersingkat jalan dari Kutai Barat ke Samarinda, Kutai Kartanegara dan Bontang.
Sehingga dalam pembahasan tersebut BPJN dan Pemkab Kubar mencari opsi lain yaitu membangun jembatan baru atau melanjutkan jembatan yang ada.
”Jadi secara prinsip mereka berpendapat kalau mau dilanjutkan yang ada atau membangun baru ada dua skema. Oleh sebab itu kami juga sangat berterima kasih karena kita kemarin kan ketemu mereka langsung dengan kepala balainya jadi kita bisa berdiskusi panjang,” jelas adik kandung bupati Kubar FX.Yapan itu.
Nantinya tim Kementerian PUPR dan BPJN akan melakukan peninjauan lokasi jembatan ATJ guna melihat secara langsung kondisi fisik di lapangan. Sebab kondisi jembatan yang mangkrak hampir 10 tahun itu berpotensi mengalami perubahan struktur.
”Langkah awalnya mereka akan mengecek kembali kondisi jembatan itu secara teknisnya, mungkin ada tim ahli dari mereka karena sudah sangat lama katanya jadi kita nggak tahu apalagi itu kan sudah ada kemiringan deviasi karena sudah terlalu larut.
”Kemudian dari Balai Wilayah Sungai (BWS) melihat moda transportasi lain (kapal) yang akan melintasi di situ tentu kalau jembatan yang dibangun terlalu rendah kalau kondisi banjir di Melak tinggi apakah itu dimungkinkan untuk melewati. Nanti akan jadi masalah baru lagi ini juga pertimbangannya,” terang bekas kepala Dinas Perhubungan tersebut.
Sementara untuk opsi pembangunan baru kata Sahadi memang lebih mudah karena mulai proses perencanaan awal akan diawasi secara ketat.
”Kami juga tawarkan pembangunan jembatan baru, mereka prinsipnya siap yang penting konektivitas itu bisa berjalan. Apakah dengan skemanya multiyears yang penting katanya kalau mau bangun baru pertama dokumen-dokumen yang harus disiapkan, AMDAL perencanaan itu harus lengkap.
”Yang kedua kepastian tanahnya itu, tapi lokasi itu kan hulu hilirnya sudah milik Pemkab. Pada prinsipnya mereka siap apakah nanti langsung APBN yang membangun atau kita APBD Provinsi atau nanti kolaborasi daerah dan pusat,” urai Sahadi.
Mantan kepala BKAD Kubar ini mengaku Pemkab Kubar juga akan membuat surat permohonan ke Kementerian PUPR agar menjadi program prioritas nasional.
Sebelumnya bupati Kubar FX.Yapan melaporkan ke presiden Joko Widodo untuk meminta bantuan menyelesaikan jembatan ATJ. Permohonan itu disamapikan Yapan saat preiden Jokowi berkunjung ke Kutai Barat untuk menghadiri Festival Dahau Sendawar, 3 November lalu.
”Kami mohon dengan segala hormat bapak presiden kiranya berkenan membantu atau cari solusi. Ada jembatan Aji Tulur Jejangkat, itu proyek multiyears tahun 2012 dan pada tahun jamak tidak selesai sehingga sampai saat ini jembatan itu mangkrak,” ujar Yapan saat menyampaikan pidato di depan presiden Jokowi di Alun-alun Itho Sendawar, Jumat (3/11/2023).
Yapan menyebut jembatan ATJ adalah akses penghubung dari Kutai Barat ke Samarinda ibu kota provinsi Kaltim dan kabupaten Kutai Kartanegara.
”Jembatan ini sangat kami butuhkan karena bisa memperpendek waktu dari jalan yang ada saat ini Kurang lebih selisih 2 jam dan jembatan ini menghubungkan konektivitasnya ke Kutim, Bontang bahkan ke Samarinda atau Tenggarong. Ini yang sangat Kami harapkan sehingga jarak tempuh dari Kutai Barat menuju Kutai Kartanegara lebih cepat,” katanya.
Reporter : Johansyah
Editor : Wafa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar