Dalam temuan GMPK di duga ada kegiatan pembangunan yang tidak sesuai, menurut informasi masyarakat ada dugaan besar pembangunan yang di kerjakan tidak sesuai dengan besar anggaran yng di terima.
Saya selaku Ketua dari LSM GMPK akan melayangkan surat ke pada Inspektorat untuk segera turun ke lokasi, agar pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah Desa segera di tinjau ulang.
Apakah pembangunan tersebut sudah sesuai dengan anggaran atau tidak, tegasnya, lanjut apabila ada unsur korupsi yang di temukan, saya tidak akan segan segan membawa kasus ini ke ranah hukum, pungkasnya.
Saya mendapat pengaduan dari warga setempat bahwasanya pembangunan tersebut di nilai tidak sesuai dengan besaran anggaran yang di terima.
Saya berharap Inspektorat lebih pro aktif dalam pengawasan, jangn menunggu laporan baru turun, yang saya khawatirkan para pejabat yang berwenang yang di duga ada indikasi dan bermain dalam anggaran DD tersebut.
Kapan korupsi di Probolinggo ini akan berakhir, kalau pengguna anggaran dan pejabat yang berwenang bermain main di situ.
Menjadi pertanyaan besar bagi saya, beranikah para pejabat serius menangani hal hal yang telah saya sampaikan, Masyarakat butuh transparansi dalam penggunaan dana tersebut, sesuai dengan UU KIP No.14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik.
Kami meminta agar semua para pengguna anggaran lebih mementingkan masyarakat agar dana yang sudah di kucurkan oleh negara tidak di jadikan Bancakan oleh mereka para pengguna anggaran tim
Tidak ada komentar:
Posting Komentar