(Sintesis Refleksi Akhir Tahun Presidium Poros Nusantara Dalam Semangat Kebhinekaan)
“Negara Anomali - Hilangnya Kesadaran Spiritual Fundamental – Jangan Buat Ibu Pertiwi Rahim Peradaban Menagis - Menilik Sejarah Perjuangan Pergerakan Perempuan Dari Masa Ke Masa - Paradoksial Pembangunan Lingkungan Dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan”
Refleksi akhir tahun presidium poros nusantara mengwtengahkan catatan-cataan kritis atas kilas balik penyelenggaraan pembangunan nasional berbasis isu kerakyatan yang di jalankan oleh pemerintah atas nama negara, diawali dari penyelenggaraan diskusi yang diselenggarakan secara daring bertepatan dengan momentum Hari Ibu tanggal 22 desember tahun 2021 dengan tema “Perempuan/Spirit Ibu Pertiwi Rahim Peradaban” terdapat penyampaian pandangan dan tanggapan dari para aktivis pergerakan dan praktisi, akademisi, perwakilan DPD RI, Komnas HAM, dan Himpunan Pengajar Hukum Adat, serta berbagai pihak dari berbagai bidang yang menyoroti kinerja penyelenggara negara dan keterlibatan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Diskusi daring yang diselenggarakan Presidium Poros Nusantara dengan menggandeng Thamrin School menghasilkan berbagai catatan kritis dan gagasan serta solusi untuk menjadi catatan dan gambaran menghadapi tantangan baru bagi pemerintah dan masyarakat bangsa indonesia di tahun 2022.
Ketua umum Presidium Poros Nusantara menyoroti isu secara universal tentang krisis kebangsaan dan krisis politik di tahun-tahun yang lalu, maraknya politisasi agama dan politik identitas menjadi menu utama dalam praktek politik perebutan kekuasaan, kegagalan negara dalam mengetengahkan menu isu kebangsaan yang memperstukan terbukti dari terbelahnya masyarakat dalam isu dan stigma Cebong VS Kampret yang mewarnai suksesi politik lima tahunan di pilpres 2019 lalu, dan menjadi buntut panjang hingga sekarang.
Ketua Umum Presidium Poros Nusantara Urip Haryanto mensikapi hal tersebut dengan mengkritik pemerintah dan partai politik serta elit yang gagal memahami Geopolitik Berbangsa dan Bernegara pada politik berwawasan nusantara dalam Konsep Astagatra - Trigatra dan Pancagatra yang menjadi Nilai-nilai luhur Pancasila. Semenjak reformasi bergulir “Belum lahir bangsawan di republik ini” bangsawan adalah seseorang yang berpikir dan berbuat atas dasar kebangsaan nya dan untuk bangsa nya, sehingga “Bangsawan” pastilah “Negarawan” dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Beberapa poin penting yang disoroti dalam memaknai Nusantara dan Kenusantaraan dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, dan itu berdampak pada praktek konstitusi sehingga tidak membumi di beberapa bidang (Politik - Budaya – Adat – Ekonomi – Sosial Kemasyarakatan – Penegakkan Hukum - Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Energi serta industri dan pertambangan, invrastruktur yang berdampak lingkungan).
Ketika penyelenggaraan negara serta pengelolaan hidup berbangsa dan bernegara meninggalkan Spirit Geopolitik Kenusantaraan, Pancasila terancam menjadi konsep gelas kosong.
Dr. Joe Fernandez aktivis gaek dari Poka UI yang juga pendiri Presidium Poros Nusantara mengatakan, indonesia menjadi “Negara Anomali Pada Konteks Praksis Melupakan Ancaman Nyata” kekinian yang dihadapi indonesia pada kondisi Global saat ini dalam paruh kedua abad ke-21 indonesia dihadapkan pada persoalan kesehatan masyarakat dan pandemi, yang ternyata molekul-molekul kecil itu bisa menghentikan aktivitas manusia di dunia ini dan nyata kita hadapi, mobilitas manusia terhambat, kemudian isu pemanasan global sehingga dampak banjir di berbagai wilayah pesisir menjadi ritual tahunan, dinamika kebijakan publik yang serampangan juga menimbulkan ketidakpastian, masyarakat yang agresif menelan berbagai informasi akibat kemajuan teknology yang lepas dari kontrol etik, menjadilah bangsa kita dalam situasi lemah, ketika bangsa lemah negara lemah, ketika negara lemah maka masyarakat nya lemah.
Alih - alih negara mengambil peran dominasi atas kebenaran mutlak, sebagian rakyat melawan nya dengan hoax sebagai akibat demam demokratisasi atas keyakinan kekuasaan adalah segalanya untuk membuat perubahan. Negara bangsa kehilangan karakter kebangsaan nya.
Tokoh budaya kesundaan Rd. Ir. Roza Rahmadjasamintaredja, M.Ars mendefinisikan sebagai keadaan “Hilangnya Kesadaran Spiritual Yang Fundamental” Pada Konteks “Menghilangnya Daya Rasa Nasionalisme” Master arsitek dari UNPAR Pembina Presidium Poros Nusantara ini lebih lanjut menyoroti tentang perlu nya kompilasi tiga hukum dasar dalam setiap rujukan pengambilan keputusan oleh penyelenggara negara Hukum Positif - Hukum Adat - Hukum Agama, terdapatnya kompilasi tiga landasan hukum tersebut sesuai amanat UUD 1945 sebagai landasan konstitusi, sehingga memungkinkan budaya dan adat menjadi bagian dari landasan kebijaksanaan dalam konsep pengambilan kebijakan berbangsa dan bernegara dan masyarakat dalam bermasyarakat. Kompilasi tiga landasan hukum ini pun yang akan mampu mengurus konflik - konflik negara dengan masyarakat adat diberbagai wilayah di seluruh indonesia berdasarkan pada kearifan lokal nya.
Dr. Drs. Sugit Zulianto,M.Pd, menekankan pada pentingnya menjadikan Spirit Ibu Pertiwi Sebagai Rahim Peradaban “dalam perspektif budaya dan bahasa” adalah siprit setiap ikhtiar pengabdian terhadap tanah air.
Dosen program studi pendidikan bahasa indonesia FKIP Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta ini menyatakan dengan tegas bahwa Ibu Pertiwi merupakan tanah air, tanah air tumpah darah yang dulu kini dan yang akan datang tak pernah boleh diganti apalagi diperdagangkan, karena tanah air dan tumpah darah adalah tempat kita berpijak, tumbuh berkembang pada kondisi demikian, kita tidak boleh terlena, anak - anak bangsa harus dipahamkan dan disadarkan terhadap budaya Ibu Pertiwi yang ada sejak dini. Dari para leluhur bangsa, disana ada pesan mulia bagaimana generasi dan regenerasinya harus menjaga dinamika untuk kemajuan masa kini dan esok secermat mungkin.
Susane Febriyati, SH_fokus menyoroti tentang Perjuangan Perempuan Indonesia Dari Masa Ke Masa Ketua Dewan Pengawas Presidium, Advokat pejuang Kujang, aktivis nasional yang aktif dalam pergerakan perempuan, Susane Febriyati, SH yang juga aktif dalam advokasi masyarakat budaya dan adat, menyampaikan; Dalam kesempatan Refleksi Presidium Poros Nusantara bertepatan Dengan Peringatan Hari Ibu tahun 2021 dengan Tema Besar Perempuan Ibu Pertiwi Rahim Peradaban, ini merupakan tema strategis dan fundamental bagi negara bangsa ini. bila melihat dari sejarah tentulah tidak serta merta hadir begitu saja, hadirnya tanggal 22 Desember ini menjadi sebuah spirit kebangkitan perempuan. proses perjuangan panjang para penggerak-penggerak perempuan, di sini ada sebuah pesan tentang apa yang di menyampaikan dan yang ingin disampaikan untuk bisa menjadikan perempuan di dalam kedudukannya dalam berbangsa dan bernegara menempati porsi yang sama Saya ingin menyoroti juga perkembangan proses pergerakan perempuan ketika berbicara perjuangan yang tidak terlepas dari restorasi-restorasi perubahan sosial, ada yang beralih fungsi dimana didalamnya seperti ada perjuangan lintas gender antara laki-laki dan perempuan.
Saya sempat menyampaikan juga ini terhadap teman-teman mengenai mau kemana arah perjuangan-pergerakan perempuan Ketika kita juga dihadapkan pada tantangan gerakan feminisme yang di mana budaya barat masuk ke Indonesia, jangan sampai perjuangkan kesetaraan ini bergeser menimbulkan suatu perjuangan yang terjebak dalam perjuangan antar pertentangan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam perspektif perjuangan perempuan.
Paradoksial pembangunan lingkungan dan sumber daya alam berkelanjutan mendapat sorotan Farhan Helmy_ dari Thamrin School of climate Change and Sustainability. Lebih jauh pentolan Thamrin School yang juga aktivis lingkungan hidup dan tokoh pejuang masyarakat difabel mengkritik tentang minimnya pendekatan pembangunan berbasis sustainability, bagi saudara kita yang memiliki masalah pada fungsi atau struktur tubuh, keterbatasan aktivitas mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas atau tindakan dengan keterbatasan partisipasi nya, merasakan bahwa pembangunan sektor perkotaan belum meresfon tingkat kebutuhan difabel, sementara realitas jumlah penyandang disabilitas di indonesia kalau dari data terakhir Bappenas itu sekitar 23 juta orang, 20% diantaranya hidup dengan kesulitan fungsional yang besar dalam kehidupan sehari-hari, 253 ribu orang terkena kebutaan dan gangguan penglihatan, jumlah itu setara 3,2% dari populasi dunia atau 466 juta orang mengalami ketulian dan yang mengalami gangguan pendengaran kira-kira 6% dari populasi dunia, sekitar 200 juta orang digolongkan yang punya aktivitas intelektual, lalu juga 7.500.000 orang membutuhkan kursi roda tiap hari.
Kemudian, realitas paradoksial terhadap 3 keniscayaan pentingnya yang saya catat yaitu faktor alam budaya atau culture agama atau keyakinan dan kepercayaan yang saat ini dalam pandangan saya perlu di restorasi, agar hubungannya tidak hendak berkuasa antroposentrik yang menempatkan manusia adalah segala-galanya di alam semesta ini tanpa menghiraukan keberadaan sekelilingnya, yang juga menopang keberlanjutan kehidupan dan peradaban.
Dua hal terakhir ini yang seringkali digunakan untuk memanipulasi yang kita lihat dan karena itu forum Nusantara ini menjadi penting dalam catatan saya ada beberapa tantangan yang harus dipercepat di dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik yang pertama; Keberpihakan dan literasi penentu kebijakan, jadi tidak hanya pemerintah - lembaga DPR - Komnas HAM, semua lembaga-lembaga negara itu harus juga mendengar, berpandangan bahwa penting juga ini masuk dalam rencana strategi pembangunan kedepan. Jika meminjam catatan Abdon Nababan, Indonesia belum menyesuaikan diri dengan Nusantara dan Kenusantaraan nya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar