Kepulauan Aru, SNN.com - Persoalan anggaran dan sulitnya jaringan internet menjadi kendala utama dalam proses pelaksanaan pentahapan pemilu di Kabupaten Kepulauan Aru.
Demikian pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Aru, Mustafa Darakay dalam acara tatap muka bersama Wakil Ketua DPD RI Bidang 1 ( Satu) Letjen TNI Marinir (Purn) Dr. Nono Sampono di ruang rapat Kantor KPUD setempat, Senin (29/8/2022).
Menurutnya, kesiapan KPU Kabupaten Kepulauan Aru jelang pesta demokrasi 2024 sudah berjalan namun diharapkan ada dukungan dari DPD RI sehingga persoalan terkait tahapan pesta demokrasi 2024 khususnya di Kabupaten Kepulauan Aru dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan.
"Intinya masalah geografi sangat berpengaruh pada anggaran dalam proses pentahapan pemilu 2024 di daerah ini sehingga kami mohon dukungan dari DPD RI. Apalagi untuk menuju ke TPS sangat sulit karena harus menempuh perjalanan panjang melalui laut," curhat Darakay.
Lanjut dihadapan Wakil Ketua DPD RI, Darakay juga meminta adanya dukungan KPU Pusat dalam pembangunan prasarana dengan fasilitas kantor.
“Karena masalah lahan untuk pembangunan kantor sudah disiapkan oleh Pemda Aru hanya saja masih kekurangan anggaran untuk membangun prasarana dimaksud,"churatnya lagi.
Senada, Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, Amran Bugis mengaku dalam proses pentahapan pemilu 2024, pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan, dan pihak kepolisian setempat.
Namun yang menjadi kendala di Kabupaten Kepulauan Aru adalah masalah geografis karena 75% desa di Aru di tempuh dengan jalur laut.
"Ini yang menjadi kendala utama. Apalagi kami tidak didukung dengan anggaran yang memadai, dimana biaya ke Kecamatan hanya 450 Ribu, dan ini merupakan nilai yang sangat kecil jika di lihat dari ibu kota kabupaten ke kecamatan,"ucap Amran Bugis.
Ia juga menyampaikan keluhan lain salah satunya sarana dan prasarana kantor yang sampai saat ini masih dikontrak. Sehingga, agenda rapat KPU masih memakai fasilitas dari Pemda.
Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Aru, divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Yosep S. Labok juga menyampaikan hal yang sama.
Ia mengatakan, Kabupaten sangat ditantang dengan geografis, sehingga dalam pelaksanaan pentahapan yang didasar dengan tidak mendahului dan tidak melewati masa waktu menjadi kendala utama.
Dimana dalam berbagai proses baik itu penyaluran logistik, sampai pada tahap perhitungan kami terkendala dengan jarak dan akses internet. Sehingga dalam pengiriman data pemilu kami selalu mendapat kendala.
"Jadi perlu saya jelaskan bahwa, KPUD kabupaten kepulauan Aru dalam pelaksanaan pemilu selalu terkendala dengan pengiriman C1 di sebabkan jaringan internet yang mana untuk akses jaringan internet di berbagai Kecamatan sangat minim,"ujar Labok.
Menanggapi hal ini, Wakil ketua DPD RI Bidang 1 Letjen TNI. Marinir Purn Dr. Nono Sampono mengatakan, persoalan ini bukan di Aru saja tetapi terjadi di semua daerah.
Memang, anggaran anggaran kita ada tetapi dipotong untuk penanggulangan Covid -19 sehingga kita terpaksa pinjam gedung. Padahal, kita semua dituntut sebagai pelaksana pemilu harus melaksanakan proses pentahapan pemilu dengan baik. Jadi memang Ini merupakan keluhan semua Daerah.
"Tetapi dengan keadaan ini, kita harus tetap bergerak. Apa yang menjadi kebutuhan KPU di masing-masing Daerah, kami akan sampaikan ke Bawaslu dan KPU pusat,"ujarnya.
Reporter : Nus Yerusa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar