Kepulauan Aru, SNN.com - Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Cipayung Plus bersama mahasiswa Pendidikan Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Pattimura (Unpatti) di Kabupaten Kepulauan Aru, seriduk Kantor Bupati dan DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada dua lembaga perpanjangan tangan Pemerintah Pusat (Pempus) itu, terhadap dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat kecil di bumi Jargaria/Sarkwarisa.
Patauan media ini, Jumat (9/9) sebelum menyambangi Kantor Bupati dan DPRD, terlebih dahulu masa aksi berkumpul di lapangan Yos Sudarso Dobo, yang kemudian berarak-arakan dengan berjalan kaki menuju Kantor Bupati dan DPRD Kepulauan Aru untuk menyampaikan aspirasi mereka yang dikawal ketat oleh anggota Kepolisian Polres Kepulauan Aru dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Kepualauan Aru.
Saat berorasi di depan Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Koordinator Lapangan (Korlap), Beny Alatubir dan Andi Hudininhatu katakan, dengan adanya kenaikan harga BBM maka dapat berpengaruh kepada semua aspek, salah satunya terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Kepulauan Aru. Olehnya itu, maka OKP Cipayung Plus dan mahasiswa PSDKU meminta kepada pemerintah segera mencabut kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Pemerintah harus segera menganulir kebijakan kenaikan BBM bersubsidi walau dengan dahil memberikan bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Karena menurut kami, solusi ini tidak menjawab perubahan kondisi harga barang pokok yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat di lapisan bawah,” teriaknya
Karena menurutnya, dengan menaikkan harga BBM bersubsidi, lanjutnya, pemerintah kembali membuka ruang kenaikan inflasi yang juga akan berdampak buruk bagi kondisi ekonomi Indonesia secara umum dan Kabupaten Kepulauan Aru secara khusus.
“Jelas ini akan terjadi. Perubahan harga dan merosotnya daya beli masyarakat akan terjadi apabila kenaikan harga BBM bersubsidi tidak dicabut. Fakta saat ini perekonomian negara ditopang dari belanja rumah tangga sebesar 56 persen dan hal ini akan memburuk apabila perubahan harga dilapisan bawah tidak terkendali,” ungkapnya
Untuk itu, OKP Cipayung Plus dan mahasiswa PSDKU Aru meminta kepada pemerintah pusat hingga daerah untuk mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi. Sebab, menurut mereka, pemerintah harusnya mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi dengan mengeluarkan regulasi penggunaan BBM bersubsidi. Karena penggunaan BBM bersubsidi harus tepat sasaran dengan tujuan harga bahan pokok dapat terkendali berdarsarkan daya beli masyarakat Indonesia.
“Jadi kami minta untuk pak bupati sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah untuk melihat ini. Tolong sampaikan keluhan masyarakat Aru ini kepada pemerintah pusat pak,” pintanya
Selain itu, OKP Cipayung Plus dan mahasiswa PSDKU Aru juga meminta kepada Pemkab Kepulauan Aru dan DPRD untuk segera merealisasikan kembali Peraturan Daerah (Perda) Kepulauan Aru Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Trayek. Sebab, dengan merealisasikan Perda tersebut maka akan menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru.
“Kami menilai Perda itu sangat penting. Jadi melalui aksi hari ini, kami meminta kepada Pemkab Aru dan DPRD agar Perda itu cepat direalisasikan kembali,” tandasnya
Menyikapi permintaan OKP Cipayung Plus dan mahasiswa PSDKU Aru itu, Bupati Kepalauan Aru Johan Gonga katakan, sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ada di daerah, maka pihaknya akan segera menyampaikan tuntutan masyarakat lewat OKP Cipayung Plus dan mahasiswa PSDKU Aru kepada pemerintah pusat untuk dipertimbangkan.
“Kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah, ya kami terima tuntutan dari adik-adik OKP dan mahasiswa ini dan kami akan melanjutkan ke pemerintah pusat untuk dipertimbangkan ya,” ungkapnya singkat.
Diketahui, usai berorasi di Kantor Bupati, OKP Cipayung Plus dan mahasiswa PSDKU Aru menuju DPRD Kepulauan Aru, namun setibanya mereka di DPRD, tak ada satu orang pun anggota DPRD menemui mereka. Alhasil, tuntutan mereka hanya ditipkan kepada Sekwan DPRD Kepulauan Aru, Marten Putnarubu.
Reporter : Nus Yerusa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar