Samarinda, SNN.com – Bertepatan pada tanggal 9 Desember 2022, diperingati sebagai Hari Anti Korupsi sedunia. DPD Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan sarasehan bersama jajarannya serta dihadiri para Ketua DPC LAKI di 10 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur berlangsung disalahsatu Rumah Makan Juanda Samarinda Jumat (09/12/2022).
Sarasehan yang digelar DPD LAKI Kaltim kali ini bertajuk “Indonesia Pulih, Bersatu Melawan Korupsi”
Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi sedunia 2022, Ketua DPD LAKI Provinsi Kalimantan Timur Andi Agus Salim, SH menghimbau agar semua elemen bersatu melawan korupsi.
“Saat ini Kaltim tengah disorot publik terkait menjamurnya ilegal mining khusunya di Kalimantan Timur, saya harapkan rekan-rekan DPD LAKI ini mendukung Kabareskrim Polri, kemudian statemen yang saya keluarkan kemarin bahwa tambang-tambang koridor kalau bisa dilegalkan agar masyarakat Kaltim tidak terkena dampak jika ini ilegal, “ Kata Ketua DPD LAKI Kaltim.
Tak hanya itu, Ketua DPD LAKI Kaltim Andi Agus Salim juga menyinggung bahwa dengan hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) terus berupaya dalam rangka pencegahan korupsi khususnya di Kalimantan Timur.
“Ya mohon kepada Pemerintahlah, yang korupsi yang mana?, yang ilegal yang mana?, pejabatnya yang korupsi karena tidak mengeluarkan regulasi untuk rakyat Indonesia atau penambangnya.
Jangan sampai anaknya mati di lumbung padi, ini tanah air kita, bangsa kita dan IKN nya di Kaltim jangan sampai masyarakat IKN didera kemiskinan,” Ujar Andi sapaan akrabnya.
Disela sarasehan bersama pengurus Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) se Kalimantan Timur, Andi Agus Salim merupakan sosok yang terbilang lembut namun juga garang dalam menyoroti kinerja terutama Legeslatif, Eksekutif maupun Yudikatif.
Namun demikian. Ia juga menyerukan kepada pejabat tinggi di pusat baik kepada Menteri maupun Dirjen pada Kementerian terkait.
“Untuk para pejabat diatas pak Menteri, pak Dirjen, negara dirugikan dalam bentuk apa? ilegalnya dimana? pengapalannya dimana?, coba dicek ke Syahbandar, “ Dengan nada tanya Ketua DPD LAKI Kaltim.
Lebih lanjut kata Andi Agus Salim. Kira-kira batubara yang diekspor itu pakai dokumen atau tidak?, nah padahal semua dokumen itu dibayar, “ Sambungnya.
Tak hanya sampai disitu, ia juga meminta terutama menyangkut dokumen.
“Coba ditertibkan dari administrasi kesyahbandaran, kemudian soal pembayaran PNPB apakah yang ditambang ilegal itu bayar PNPB atau tidak, kalau bayar pajak ya keluarkan izinnya,” Tegas Andi.
Ketua DPD LAKI Provinsi Kalimantan Timur Andi Agus Salim sedikit menyindir salah satu oknum pengusaha yang saat ini tersandung kasus ilegal mining, jika ia membayar pajak maka sudah sepatutnya dapat dipertimbangkan sebagai langkah awal mengambil sebuah kebijakan baik dari pemerintah maupun pihak berwajib.
“Seperti Ismail Bolong kalau memang menambangnya ilegal tapi keluarnya (menjual-red) pakai dokumen ya dikeluarkan paling tidak dipertimbangkanlah. Sebab, apapun alasannya mereka adalah orang Kaltim jangan sampai terkesan men-Justifikasi bahwa Kaltim daerah atau tempatnya ilegal mining, ilegal loging, ilegal fishing sementara IKN letaknya di Kaltim, “Pungkas Andi Agus Salim Ketua DPD Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Provinsi Kalimantan Timur.
Reporter : Johansyah
Editor : Wafa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar