Seminar tersebut menghadirkan para pemangku kepentingan bidang pengelolaan keuangan daerah se-Kalimantan Tengah, mulai dari kepala daerah, Ketua DPRD, Kepala Bappeda dan Bapenda, hingga jajaran Inspektorat kabupaten/kota. Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat pemahaman dan komitmen dalam percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara efektif dan berkelanjutan.
Bupati Nurhidayah menjadi narasumber keempat dengan materi “Best Practice Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK”. Ia memaparkan capaian dan upaya strategis Pemkab Kobar dalam meningkatkan presentase tindak lanjut rekomendasi BPK, termasuk penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, optimalisasi fungsi Inspektorat, serta penerapan sistem monitoring berbasis evaluasi terukur.
“Kunci dari penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan adalah komitmen seluruh unsur, baik pimpinan daerah, OPD, maupun tim tindak lanjut,” tegasnya di hadapan peserta.
Seminar dibuka oleh Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Tengah dan turut menghadirkan sejumlah narasumber lain, antara lain Kepala BPK Perwakilan Kalteng, Kepala Kanwil DJPb Kalteng, serta Bupati Kotawaringin Timur. Para narasumber memaparkan isu strategis terkait peningkatan tata kelola fiskal daerah dan solusi terhadap temuan pemeriksaan yang memerlukan percepatan tindak lanjut.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara BPK dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, serta bermartabat.(Guswan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar