Bupati Kobar Hj. Nurhidayah menyampaikan bahwa aturan baru penilaian Adipura kini jauh lebih ketat. Jika sebelumnya penilaian hanya terfokus di wilayah perkotaan, saat ini cakupan evaluasi diperluas hingga melibatkan seluruh desa dan kelurahan di Kobar.
“Pengelolaan sampah bukan lagi sekadar tugas kota saja, tetapi harus menjadi gerakan bersama seluruh pelosok daerah. Target kita bukan hanya mendapatkan Piala Adipura, tetapi juga memastikan Kobar siap menuju Indonesia Bebas Sampah 2029,” ujarnya.
Hasil evaluasi Tahap I menempatkan Kobar pada posisi penerima Sertifikat Adipura. Kondisi tersebut menjadi pemantik untuk meningkatkan kinerja, mengingat skor minimal yang harus dicapai untuk meraih Piala Adipura berada di angka 75.
Untuk memperkuat langkah percepatan, Pemkab Kobar telah menggelar serangkaian rapat koordinasi yang melibatkan OPD teknis, camat, kepala desa, lurah, hingga pihak dunia usaha. Kolaborasi ini ditujukan untuk memperbaiki sistem persampahan mulai dari pemilahan di sumbernya hingga proses akhir di TPA.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kobar, Fitriyana, menegaskan bahwa dukungan dari seluruh lapisan pemerintahan hingga masyarakat sangat menentukan keberhasilan dalam penilaian. “Standar penilaian meningkat, sehingga komitmen dan eksekusi di lapangan harus lebih kuat,” jelasnya.
Selain pemerintah daerah, sektor swasta melalui program CSR juga didorong aktif membantu pembenahan sarana dan sistem pengelolaan sampah. Pemkab menilai bahwa sinergi semua pihak adalah kunci dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Adipura telah diraih Kobar 13 kali berturut-turut. Dengan kerja keras dan kebersamaan, kita optimis dapat mempertahankan prestasi ini sekaligus menyongsong Kobar yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan,” tutup Bupati Nurhidayah.(Guswan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar