Pernyataan tersebut disampaikan Bahtiar saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Dukungan Stabilitas Sosial Politik yang digelar Kemendagri di Hotel Grand Dian, Brebes, Kamis (13/11/2025).
Menurutnya, stabilitas sosial politik di daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program prioritas Presiden, termasuk dalam upaya meningkatkan pendapatan per kapita nasional. Ia menilai bahwa investasi memiliki peran vital dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Presiden menginginkan peningkatan pendapatan per kapita nasional. Ada dua cara, yakni melalui APBN atau investasi. Namun jika hanya mengandalkan APBN, prosesnya akan lambat. Karena itu, investasi menjadi solusi utama dengan mendorong inovasi di daerah,” ujar Bahtiar.
Bahtiar juga menekankan pentingnya deteksi dini terhadap potensi gangguan stabilitas. Berdasarkan temuan Kemendagri tahun 2025, tercatat 14 kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami aksi anarkis pada peristiwa kerusuhan bulan Agustus lalu. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa langkah antisipatif harus terus diperkuat oleh seluruh elemen Forkopimda.
Ia menambahkan, investasi tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, masih terdapat oknum-oknum yang justru menghambat iklim investasi, baik dari kalangan organisasi masyarakat, aparat, maupun unsur pemerintah daerah sendiri.
“Kenyataannya, ada investor yang sudah berinvestasi malah diusik. Ini harus kita hentikan bersama. Pemerintah, aparat, dan masyarakat harus berubah, harus lebih terbuka terhadap investasi, dan tidak lagi menggunakan cara-cara lama,” tegasnya.
Menurut Bahtiar, perubahan pola pikir dan perilaku, disertai kekompakan Forkopimda serta toleransi yang tinggi, akan menjadikan daerah lebih menarik bagi investor. Sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk menciptakan ruang usaha yang sehat dan berdaya saing.
Rakor yang diikuti oleh para kepala daerah dan unsur Forkopimda se-Provinsi Jawa Tengah ini bertujuan memperkuat koordinasi dan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas sosial politik sebagai fondasi utama penguatan iklim investasi.
Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah pusat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tegal, Budi Saptaji, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tegal senantiasa terbuka bagi para investor. Sejumlah kemudahan dalam perizinan dan akses investasi telah disiapkan untuk mendorong masuknya modal ke Kota Tegal.
“Kami sejalan dengan arahan Dirjen Polpum Kemendagri. Forkopimda harus kompak bersama seluruh elemen masyarakat menjaga keamanan dan stabilitas daerah,” ujar Budi.
Ia menambahkan, jajaran Forkopimda Kota Tegal terus menjaga kondusifitas daerah melalui langkah-langkah nyata seperti doa bersama, deklarasi damai, serta penguatan komunikasi lintas elemen masyarakat.
“Insya Allah dengan kerja sama yang baik, deteksi dini, dan pencegahan dini, kita bisa menjaga agar kejadian seperti kemarin tidak terulang kembali,” tambahnya.
Melalui rakor ini, Kemendagri kembali menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Forkopimda dalam menjaga stabilitas sosial politik. Sinergi tersebut menjadi fondasi utama untuk memperkuat iklim investasi berkelanjutan yang mendukung keberhasilan program prioritas nasional. (One*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar