Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Aru, Primus, B. Letlet ketika di konfirmasi Senin 03/11/25, menjelaskan bahwa ada beberapa Desa yang kurang respon dengan Kopdes Merah Putih karena informasi tentang skema pembiayaannya simpang siur.
Dijelaskan kadis, bahwa informasi modal awal Koperasi Merah putih bersumber dari pinjaman Bank Milik Negara dengan jaminan Dana Desa, apabila usaha Kopdes Merah Putih bermasalah atau macet.
“Beberapa Desa di Aru, memang kurang respon dengan Pembentukkan Koperasi Desa Merah Putih, karena sebelumnya informasi skema pembiayaan simpan siur. Bahwa Modal untuk Kopdes Merah putih bersumber dari pinjaman Himpunan Bank Milik Negara dengan jaminan Dana Desa, apabila pinjaman bermasalah atau usaha menjadi macet. Konsekwensinya Dana Desa yang dipotong untuk menutupi pinjaman. Itu salah satu hal yang membuat beberapa Desa di Aru, menjadi sangsi dan ragu untuk merespon Kopdes Merah Putih, karena masalah pembiayaan”. Jelasnya.
Tetapi sekarang, lanjutnya, skema pembiayaannya sudah berubah yaitu Kopdes Merah Putih akan diberikan modal awal sebesar 3 milyar rupiah dari pemerintah pusat, tetapi bukan dalam bentuk uang cash melainkan dalam bentuk pembangunan fisik berupa kantor dan gerai, serta pengadaan anggkutan dan barang jualan.
“Kemarin kita ikut kegiatan di Ambon, yang datang dari Deputi Rantai Pasok Kementrian Koperasi dan UKM diantaranya Asisten Deputi dan Sekretaris Deputi, disampaikan bahwa skema pembiayaan sudah berubah. Jadi nanti setiap Koperasi Merah Putih akan diberikan modal sebesar 3 Miliar Rupiah tetapi Koperasi tidak terima uang Cash. Dari 3 Miliar itu dibagi, 2,5 Miliar digunakan untuk membangun fisik yaitu Gerai dan Kantor serta pengadaan angkutan. Sementara 500 Juta di terima oleh pengurus Koperasi dalam bentuk barang. Koperasi hanya menyampaikan kebutuhan barang yang mau di jual dan koperasi tinggal menerima barang ditempat untuk selanjutnya di kelola dan di jual. Dari hasil penjualan barang tersebut, keuntungannya bebas diatur oleh pengurus, baik untuk menambah modal usaha tetapi juga untuk kesejahteraan pengurus dan angggota Koperasi”. Ungkapnya.
Dikatakan, dari kondisi wilayah di Aru, pengadaan angkutan darat berupa mobil trek, mungkin hanya untuk 2 kelurahan dan dua Desa yang ada di kota Dobo. Sementara 115 desa lainnya, harus angkutan laut berupa Kapal Motor atau speedboat.
“Jadi kemarin waktu kegiatan saya sampaikan bahwa di Aru ini hanya ada 2 Desa dan 2 kelurahan yang bisa akses dengan angkutan darat yaitu mobil trek, sementara 115 desa yang lain, tidak relevan kalau di berikan mobil trek, dan kita minta supaya 115 desa yang lain itu diberikan angkutan laut, baik speed boath maupun Kapal Motor Laut”. Sebutnya.
Untuk mematahkan informasi awal tentang Skema Pembiayaan Kopdes Merah Putih, menurut Primus Letlet, pihaknya berencana akan melakukan pertemuan dengan seluruh kepala Desa dan ketua-ketua Koperasi untuk menyampaikan bahwa Skema Pembiayaan Kopdes Merah Putih sudah berubah dimana yang semula disebut modal Koperasi diambil dari pinjaman melalui Bank Milik Negara, tetapi sekarang sudah berubah yaitu kopdes Merah putih akan mendapat modal awal sebesar 3 milyar rupiah dari pemerintah pusat.
Dijelaskan Kadis, bahwa Perpres dan Juknis memang belum keluar, tetapi perubahan skema pembiayaan Kopdes Merah Putih, informasinya secara lisan sudah disampaikan dalam kegiatan. Bahkan, sebutnya, TNI sudah mulai bergerak melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk pembangunan kantor dan gerai di beberapa desa di Tual Maluku Tenggara.
Menurut Kadis, bapak Dandim dari Tual Maluku Tenggara, juga sudah datang ke Dobo, dan meminta untuk pertemuan dengan pihak Dinas Koperasi UMKM, dan dalam pertemuan, Dandim minta untuk Dinas inventarisir Desa-Desa yang sudah siap lahan agar laporannya segera dimasukkan dalam sistim internal TNI untuk ditindak lanjuti.
“Jadi perubahan skema pembiayaan Koperasi Merah Putih ini baru kita dapat informasinya secara lisan dalam kegiatan, tetapi perpres dan Juknisnya belum keluar. Tapi sekarang ini TNI sudah mulai bergerak dan melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk pembangunan kantor dan gerai. Kemudian minggu kemarin pa Dandim dari Tual, datang ke Dobo dan minta ketemu dengan kami, dan dalam pertemuan Dandim minta untuk kita inventarisir Desa-desa yang sudah siap lahan, dan Babinsa setempat akan masukkan dalam sistim internal TNI, dan bagi desa yang sudah siap, TNI langsung turun untuk proses pembangunan dan peletakan batu pertama”. Ucapnya.
Terkait Perubahan Skema pembiayaan Kopdes Merah Putih, dan penyiapan lahan untuk peletakan batu pertama oleh TNI, agar informasinya cepat sampai di Desa-Desa, Kadis Koperasi segera mengadakan pertemuan dengan asisten bisnis, PMO yang disebut pendamping Koperasi untuk meminta agar mereka segera turun ke desa-desa, dan menyampaikan informasi, agar secepatnya desa memberikan respon balik untuk ditindak lanjuti.
“Jadi hari ini saya akan kumpulkan asisten bisnis, Petugas Monitoring Operasional (PMO) yang disebut sebagai Pendamping Koperasi, untuk kita lakukan pertemuan, dan saya minta supaya mereka segera kembali ke Desa-Desa untuk menyampaikan informasi ini, supaya secepatnya Desa memberikan respon balik. Desa mana yang sudah siap, kita buatkan daftarnya dan kirim kepada pa Dandim untuk proses pembangunan. Jadi, Desa tidak ada ruginya dengan kehadiran Kopdes Merah Putih”. Tandasnya.
Dikatakan, keberhasilan Kopdes Merah Putih menjadi harapan bersama. “Pa Presiden tidak mungkin merancang program yang menghabiskan anggaran ratusan trilyun untuk menjadi proyek macet. Begitupun sampai ke Daerah, pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan Dinas terkait, sangat berharap Kopdes Merah Putih dalam pengelolaannya bisa berhasil di Desa dan memberikan manfaat yang baik bagi Desa dan masyarakatnya”. Harapnya.
Menurut Letlet, ada dua hal utama yang mempengaruhi perkembangan Kopdes Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Aru, yaitu masalah SDM dan masalah rentang kendali. Untuk mengatasi dua hal dimaksud, dikatakan sudah ada pendamping Kopdes Merah Putih yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas dan Kementrian untuk menyampaikan laporan.
“Kita bersyukur, karena ada pendamping Koperasi yang mempunyai tugas dalam menghadapi hal-hal yang kurang baik, seperti masalah SDM dan masalah rentang kendali. Pendamping Kopdes Merah Putih, merupakan perpanjangan tangan dari Dinas untuk menyampaikan laporan ke Dinas, dengan harapan Kopdes Merah Putih harus berhasil dan memberikan manfaat yang mensejahterakan masyarakat Desa”. Harapnya. (Moses)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar