Yogyakarta, ,SNN.com - Upaya Pemda DI Yogyakarta sudah berupaya maksimal menekan penyebaran virus Covid-19 namun faktanya belum begitu berhasil. Meskipun penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro hingga Darurat kasus baru Covid-29 bertambah signifikan.
Hal itu terbukti dengan penuhnya sejumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) termasuk rumah sakit bahkan penolakan pasien terus terjadi karena kapasitas kamar inap rumah sakit penuh.
Situasi tersebut menjadikan keprihatinan yang mendalam bagi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Korwil DIY dan juga Serikat Pekerja Alih Daya dan Kontrak (SEPAKAT).Pemerintah berkewajiban menyediakan tempat penginapan darurat akibat imbas dari banyaknya pasien yang tidak mendapatkan perawatan secara intensif,Dani Eko Wiyono mengatakan gedung sekolah bahkan kampus-kampus kosong, motel hingga hotel yang kosong bisa dijadikan ruang isolasi pasien covid 19.
"Ini menjadi penting agar pasien mendapat ruang pemulihan yang layak,jika pemerintah merasa kebutuhan tenaga kurang bisa kordinasi dengan serikat buruh serikat pekerja,kami punya data pekerja yang terkena PHK.Mereka tentu senang bila dipekerjakan, "kata Dani ketika dihubungi SNN Rabu (14/7/2021) di Bascamp KSBSI Jl.Damai Gang Ampel 3 No.3 Jaban Ngaglik Sleman.
Buruh korban PHK bisa dilatih dan diarahkan sebagai tenaga suport bagi petugas kesehatan, sehingga mampu mempercepat penanganan covid-19.
"Bisa dilatih membuat ruangan pasien bersih dan layak digunakan tetapi harus jelas terkait haknya mereka, jam kerja makan dan pembayarannya. Jika hanya membuka lowongan untuk tenaga medis ya tidak banyak korban PHK yang dipekerjakan."terang Dani
Ia menggaris bawahi bahwa hal ini bisa menjadi opsi untuk menyediakan tempat perawatan pasien covid-19 yang lebih banyak. Pemerintah perlu kordinasi dengan penginapan dan hotel di Yogyakarta.
Serikat Buruh SEPAKAT juga mempertanyakan klasifikasi pasien covid-19 yang harus disegerakan penangananya. Konfirmasi dari KSBSI dan SEPAKAT ke Dinas Kesehatan DIY menyatakan tidak memiliki data tersebut
"Dalam masalah ini menurut saya ternyata pemerintah belum mempersiapkan secara benar ketika kebijakan itu dilakukan.Jadi solusinya belum ada pastilah imbasnya berpengaruh pada pekerja, "katanya.
Reporter : Akhmad Dalban
Editor : Wafa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar