Kepulauan Aru, SNN.com - Terkait krisis pangan dan krisis Energi, bukan saja berlaku di Kabupaten Kepulauan Aru, tetapi berlaku secara global diseluruh dunia akibat konflik perang Rusia dan Ukraina. Hadapi ancaman Krisis pangan sesuai arahan presiden Joko widodo untuk bagaimana masing-masing daerah dapat bergerak sesuai kekuatan dan karakternya untuk membangun kekuatan besar di sektor pangan. Oleh sebab itu arahan pak Presiden untuk kita harus tindak lanjuti di semua Kabupaten Kota adalah bagaimana kita mempertahankan ketahanan pangan bahkan bila perlu sampai kepada kemandirian pangan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Primus Boby Let-let, SP. MH., diruang kerjanya baru-baru ini.
Dikatakan, dalam menghadapi ancaman krisis Pangan Global, ada dua cara yang akan dilaksanakan ditahun 2023 oleh pemerintah Daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan yaitu pertama, pengadaan cadangan pangan beras di Kabupaten Kepulauan Aru, dan cara kedua, adalah pengadaan pangan local sagu dengan cara membeli sagu dari Desa-desa penghasil sagu terbanyak untuk disalurkan ke desa-desa yang mengalami rawan pangan.
Terkait dengan pengadaan beras, menurut Boby, agar supaya disuplay dari Kabupaten yang ada di Provinsi Maluku sebagai penghasil beras terbesar, seperti di pulau Buru.
“Beras ini sebenarnya kita mengupayakan untuk disuplai dari Daerah di Provinsi Maluku sendiri yang terjadi surplus Beras, seperti di Buru. Dari 10 Kabupaten kota lain, yang merasa stok berasnya tidak mencukupi, harus pengadaannya dari Buruh”. Ujarnya.
Pengadaan cadangan pangan beras, lanjutnya, selain untuk menjawab kerawanan pangan di Desa-Desa di Kabupaten Kepulauan Aru, tetapi juga untuk mengantisipasi kondisi Iklim yang ekstrim bagi Desa-Desa yang sulit melakukan akses ke Kota Kabupaten untuk membeli pangan.
“Ketersediaan pangan beras ini juga, adalah untuk mengantisipasi terjadinya perubahan iklim yang ekstrim. Bagi Desa-Desa yang mengalami kesulitan pangan akibat kondisi iklim yang ekstrim tersebut, Pemerintah Daerah punya kewajiban untuk melihat itu”. Tandasnya.
Let-Let mencontohkan seperti di Desa Warabal pada bulan Juli tahun 2022 terjadi Banjir Rob atau luapan Air Laut sampai ke wilayah daratan tempat pemukiman warga, dikatakan, semestinya Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, harus menyalurkan bantuan berupa ketersediaan pangan yang ada.
“Misalnya baru-baru di Desa Warabal terjadi Banji Rob, seharusnya pada saat seperti itu Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan harus menyalurkan bantuan berupa ketersediaan pangan yang ada. Itu salah satu contoh”. Sebutnya.
Cara yang kedua mengatasi krisis pangan adalah pengadaan pangan local berupa Sagu sebagai makanan pokok masyarakat Aru.
Menurut Let-Let bahwa sesuai arahan presiden, agar masyarakat harus digerakkan untuk tidak hanya tergantung kepada beras tetapi harus digerakkan juga untuk konsumsi pangan local seperti Sagu.
Dikatakan, sesuai informasi yang didengar langsung dari Kepala Desa Koijabi, Kecamatan Aru Tengah Timur, bahwa Desa Koijabi adalah penghasil sagu terbesar yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat di jasirah Kecamatan Aru Tengah Timur bahkan juga menjawab kebutuhan di Desa-Desa Lain yang tidak punya penghasilan Sagu.
Untuk itu, katanya, ditahun 2023 pihaknya mencoba untuk pengadaan Sagu dengan cara membeli dari Desa-Desa yang berpenghasilan sagu terbesar untuk disalurkan ke Desa-Desa yang mengalami kondisi kerawanan pangan.
“Kedepan, kita mau mencoba untuk bagaimana caranya kita pengadaan sagu dengan membeli dari Desa-desa yang surplus itu, untuk disalurkan ke Desa-desa yang mengalami kondisi kerawanan pangan”. Terangnya.
Dari satu sisi, lanjutnya, petani di Kecamatan Aru tengah timur yang mengusahakan sagu bisa hidup ekonominya, tetapi disisi lain orang Aru yang ada di Desa lain yang mengalami rawan pangan, bisa terpenuhi kebutuhan pangan dengan mengkonsumsi pangan Lokal sagu.
“Sewaktu-waktu apabila distribusi beras di Aru bermasalah kita bisa mengatasi krisis pangan dengan konsumsi pangan local”. Ujarnya.
Dikatakan, Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan, adalah mitra kerja sama, dimana Dinas Pertanian bicara tentang bagaimana cara meningkatkan hasil produksi Pertanian, sementara Dinas Ketahanan Pangan bicara tentang, bagaimana cara hasil produksi pertanian dapat diolah menjadi pangan yang sehat dan bertahan lama untuk dikonsumsi masyarakat.
Selain itu katanya, Dinas Ketahanan Pangan juga harus menyiapkan gudang sebagai tempat penampungan hasil produksi pertanian sehingga dapat menghindari kerusakan dan kehilangan barang.
“kita juga harus menyiapkan gudang sebagai tempat penampungan sehingga apabila hasil produksi meningkat, maka bisa ditampung untuk menghindari potensi kehilangan dan kerusakan”. Ujarnya.
Dikatakan, seharusnya Desa-Desa yang punya hasil produksi pertanian yang baik harus punya lumbung Desa untuk menampung hasil produksi pertanian Masyarakat Desa, guna menghindari kerusakan dan kehilangan barang. (Moses)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar