FGD ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dari ekosistem media dan komunikasi nasional, termasuk organisasi profesi wartawan, lembaga penyiaran publik, akademisi, serta kementerian terkait.
Pada hari pertama, diskusi difokuskan pada interaksi antara Kemlu, perwakilan RI di luar negeri, Dewan Pers, dan Litbang Kompas.
Sementara hari kedua diisi dengan sesi bersama ekosistem pers Indonesia lainnya, antara lain Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, serta organisasi dan asosiasi media.
Dari media penyiaran publik, hadir perwakilan dari Kantor Berita Antara, RRI, TVRI, dan TVRI World.
Sementara organisasi profesi wartawan diwakili oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Wartawan Online (IWO). Adapun organisasi media yang turut serta di antaranya Asosiasi TV Swasta Indonesia, Persatuan Radio Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, Ikatan Media Online (IMO), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).
Hadir pula akademisi dari IPB University, perwakilan Litbang Kompas, Perhumas, serta komunitas generasi muda diplomasi, SiPalingHI.
Penguatan Media Nasional untuk Soft Power Diplomacy
Direktur Jenderal IDP Kemlu Heru Hartanto Subolo dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran media nasional dalam memperkuat soft power diplomacy di era hyperconnected.
Menurutnya, algoritma media sosial yang lebih mengutamakan engagement ketimbang akurasi telah memicu maraknya misinformasi dan disinformasi yang berpotensi merusak citra bangsa.
“Di era hyperconnected, media sosial memungkinkan siapa pun terpapar opini publik. Sementara algoritma lebih menonjolkan engagement daripada kebenaran. Karena itu, media nasional harus hadir sebagai sumber informasi yang kredibel dan menjadi penyeimbang,” ujarnya.
Heru menambahkan, berdasarkan Global Risk Report 2025 dari World Economic Forum, misinformasi dan disinformasi kini menjadi ancaman global keempat terbesar setelah perang, bencana alam, dan konfrontasi geoekonomi.
“Ancaman ini bisa memperlebar jurang perbedaan dan menurunkan kepercayaan publik, termasuk terhadap citra Indonesia di luar negeri. Maka, hal ini perlu segera kita tanggulangi bersama,” tegasnya.
Media sebagai “Koki Digital” Citra Indonesia
Melalui sambungan Zoom, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya menyoroti peran strategis media massa—baik arus utama maupun digital—dalam membangun citra positif bangsa.
“Media adalah koki digital yang menyajikan cita rasa dan keramahan Indonesia ke penjuru dunia. Kita harus memanfaatkan semua platform untuk menghubungkan Indonesia dengan audiens global sekaligus memperkuat kredibilitas dan trust-building,” ungkap Fifi.
Kontribusi IWO: Dari Ruang Digital ke Diplomasi Global
Ikatan Wartawan Online (IWO) menjadi salah satu organisasi profesi wartawan yang ikut berpartisipasi aktif dalam forum tersebut. IWO diwakili oleh Ketua Umum Dwi Christianto dan Sekretaris Jenderal Telly Nathalia, yang memberikan pandangan strategis mengenai peran media daring dalam mendukung soft power diplomacy Indonesia.
Ketum IWO Dwi Christianto memaparkan bagaimana ekosistem media online IWO telah membangun kolaborasi internal yang solid antaranggota dan pengurusnya, sehingga mampu berperan sebagai agregator berita yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
“Saat satu berita tayang di ekosistem media online IWO, kami bergerak satu komando. Dengan teknik SEO dan keserempakan publikasi, isu soft power diplomacy bisa terbaca algoritmanya secara maksimal,” jelas Dwi.
Sementara itu, Sekjen IWO Telly Nathalia menambahkan bahwa IWO juga telah berperan aktif dalam diplomasi internasional. Antara lain melalui partisipasi di Astana Think Tank Forum 2025 di Kazakhstan, ASEAN Media Forum 2025 di Malaysia, serta jejaring kerja sama dengan berbagai perwakilan negara sahabat.
“Dalam FGD ini kami berbagi pengalaman IWO dalam melakukan soft power diplomacy yang kami sebut sebagai bagian dari nano power diplomacy. Kami juga ikut berkontribusi dalam penyusunan draf rekomendasi forum,” ungkap Telly.
Sinergi Media, Akademisi, dan Pemerintah
Selain IWO, sejumlah praktisi pers dan akademisi juga hadir sebagai narasumber dalam FGD, di antaranya Usman Kansong dan Prita Laura, yang pernah menjadi pengambil kebijakan di bidang komunikasi publik nasional.
Melalui diskusi dua hari tersebut, FGD Media as Soft Power Diplomacy diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat dalam membangun citra positif Indonesia di mata dunia melalui diplomasi publik yang cerdas, kreatif, dan berintegritas. (One*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar