Rakor dalam rangka peningkatan akurasi data penerima bantuan sosial tersebut dihadiri secara daring oleh Pimpinan KPK, Mensos RI bersama jajaran, Kapusdatin Kemenkumham, Dirjendukcapil, Dirjen Kemenkumham serta Direktur Perencanaan Strategis dari BPJS.
Plt Bupati Probolinggo Drs HA Timbul Prihanjoko menyampaikan bahwa OPD yang memiliki program bansos dan hibah di tahun ini telah melakukan verifikasi dan validasi data dengan Kemendagri.
Terutama terkait data temuan Kementrian Sosial RI diantaranya keluarga penerima manfaat yang telah meninggal dunia, terindikasi ASN dan TNI/Polri, terdaftar di AHU dan memiliki upah diatas UMK.
“Dari awal, data temuan Kemensos yang ada di daerah – daerah itu sudah kami hapus dan sudah kita validasi. Yang terpenting harus ada komitmen dari semua pihak, kalau tidak ada komitmen maka tidak akan ada selesainya,” ucapnya.
Sementara Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo Agus Mukson mengemukakan, pihaknya juga saat ini bersama para pendamping PKH juga terus melakukan updating dan verifikasi data. Harapannya agar DTKS sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Untuk data, setiap bulan selalu di update dari desa kemudian selalu kita laporkan kepada kementerian. Dengan data DTKS selalu terupdate, kami harap bantuan sosial dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria penerima bansos,” ungkapnya. (NTR-YOGA)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar