Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa fungsi birokrasi tidak cukup hanya dengan hadir ditengah masyarakat, melainkan birokrasi harus mampu memberikan pelayanan, memberikan kesejahteraan, menjawab isu sosial, serta mengayomi masyarakatnya. Maka dari itu perubahan roadmap RB dialihkan menjadi RB Tematik dengan memfokuskan hasil dari dampak program pemerintah dengan menyelesaikan masalah pada tata kelola dalam 4 poin diantaranya ialah pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pada pemerintahan dan percepatan program prioritas Presiden antara lain pengendalian inflasi, dan stunting.
"PanRB meringkas alur penilaian RB yang mana sebelumnya dominan penyusun administrasi yang berhubungan dengan kertas-kertas dengan menjawab 259 pertanyaan serta mengunggah ragam dokumen, sekarang dengan RB Tematik hanya dinilai dari hasil kinerja program pemerintah dari 26 indikator meliputi kemiskinan, investasi, digitalisasi, belanja produk dalam negeri, pengendalian inflasi dan lainnya," tutur Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat menyampaikan paparan.
Dengan 11 program prioritas yang diusung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf, Pemerintah Kabupaten Lamongan selaku birokrasi pemerintahan daerah aktif menjadi mesin penggerak wujudkan sistem pelayanan publik yang good governance. Kinerja program prioritas Lamongan dapat dilihat salah satunya dari capaian angka kemiskinan sebesar 12,53%.
Program-program yang mendukung pemangkasan kemiskinan di Lamongan antara lain memberikan bantuan fasilitasi pada masyarakat kurang sejahtera melalui jamin kualitas infrastruktur layak, salurkan bantuan kesehatan dengan program home care service, berikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak kurang sejahtera di Lamongan, dan lainnya. (Zainal A)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar