Selain disebutkan menjadi salah satu penyebab kerusakan titik akses jalan poros desa akibat tingginya volume kendaraan bermuatan berat, diduga kuat aktivitas tambang tersebut juga berpotensi merugikan negara terkait kontribusi pajak.
Bisa digambarkan, kondisi jalan yang rusak tersebut dipenuhi ceceran material tambang, jika hujan menjadi lumpur yang licin, dan jika musim kering menjadi debu yang berterbangan (polusi udara).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Kabupaten Tuban, Bambang Irawan saat dikonfirmasi awak media terkait semua perihal diatas melalui pesan WhatsApp Senin (10/04/2023), pihaknya belum bersedia menjawab meski pesan telah diterima dengan tanda centang dua.
Sangat disayangkan, semua kondisi diatas diketahui telah berlangsung sangat lama, sehingga memunculkan opini bahwa dinas terkait dan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Tuban kecolongan, tutup mata ataukah justru telah main mata.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun pewarta, dilokasi sekitar tambang wilayah Latsari juga terdapat beberapa hetar tanah milik negara yang disinyalir turut digaruk oleh tambang-tambang liar tersebut.
Disisi lain, diberitakan sebelumnya bahwa dugaan lain yang muncul adalah para pelaku usaha tambang ilegal tersebut disinyalir menggunakan BBM Jenis Solar bersubsidi untuk mengoperasikan puluhan alat berat.
Reporter : Tim/Red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar