Desakan tersebut bukan tanpa sebab. Pasalnya dugaan LPJ fiktif pembangunan kantor Desa Popjetur sudah diadukan sejak tanggal 7 Desember 2022 silam namun sampai detik ini belum ditindaklanjuti.
"Ya, kalau pengaduan warga harus segera diproses dan dibawa keranah hukum karena ini bukan main-main. Apalagi Kita masyarakat Desa Popjetur sudah percaya penuh kepada pihak kejaksaan," tandas Siarukin.
Menurutnya, pada tahun 2017, kepala Desa Popjetur berinisyal PA memprogramkan pembanguan balai desa dan kantor desa namun dua bangunan tersebut sama sekali tidak dikerjakan.
"Kuat dugaan LPJ yang disampaikan Kepala Desa Popjetur Fiktif. Jadi Kejaksaan jangan duduk diam saja," tandasnya lagi.
Terpisah Purnawirawan TNI AD, Lettu Manuel Siarukin warga Desa Popjetur juga angkat bicara. Dia dengan tegas menyampaikan kekesalannya terhadap pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru yang terkesan tidak memperdulikan Laporan masyarakat.
“Ya, kalau laporan masyarakat sudah disampaikan sejak tanggal 7 Desember 2022. Lalu kenapa sampai detik ini belum ditindaklanjuti" ungkapnya.
Dia menuturkan bahwa, sesuai pantauannya, Kepala Desa Popjetur (PA) baru memulai pembangunan dengan membuat Pondasi pembangunan Kantor Desa, setelah Inspektorat melakukan pemeriksaan di Desa Popjetur.
“Pertanyaannya, dengan dana tahun berapakah yang digunakan untuk pembangunan Kantor Desa Popjetur yang dianggarkan pada tahun 2017. Ini yang mesti diusut," tandas purnawirawan TNI AD ini.
Pewarta : NUS YERUSA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar