Probolinggo, SNN.com - Pemenuhan SOTK baru Tahun 2022 dilingkungan pemerintah daerah kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, kian menjadi perbincangan hangat oleh sejumlah pihak, pasalnya pelaksanaan kegiatan pengukuhan pejabat dalam pemenuhan SOTK Baru tersebut disinyalir kental dengan terjadinya konflik jabatan yang tidak mencerminkan pelaksanaan terciptanya Asas Pemerintahan Yang Baik, Minggu, (26/06/2022).
Informasi didapat, Pengukuhan pejabat esellon 2 yang dilakukan oleh wakil bupati dan eselon 3 yang dilakukan oleh PLT adalah wujud keganjilan yang beraroma melawan kekuasaan pemerintah pusat.
Pengukuhan dan pelantikan tersebut tidak didasari mandat oleh pemerintah pusat, semua pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang berlandaskan SK pengukuhan oleh wakil bupati untuk esolon 2 dan pengukuhan dan pelantikan pada eselon 3 oleh PLT bupati adalah perbuatan yang tidak memenuhi kelayakan dan kepatutan hukum.
Menyikapi adanya informasi tersebut, Masyarakan Pegiat Anti Korupsi Jamaluddin mengatakan, bahwa dirinya akan melaporkan perihal tersebut pada pihak yang berwenang. Sebagaimana pihaknya mengatakan, Semua perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan penggunaan serta penggunaan anggaran yang berlandaskan pada pengukuhan dan pelantikan tersebut menjadi suatu perbuatan yang melawan hukum.
Disamping itu pihaknya juga mengatakan suatu bukti jikalau pengukuhan pejabat pada waktu lalu adalah suatu akal-akalan saja dapat di cermati melalui statemet yang di sampaikan oleh kepala BKSDM kabupaten probolinggo di salah satu media yang mengatakan " bahwa pihaknya saat ini sudah mengajukan Asessment pada 25 pejabat eselon 2" tentunya masyarakat sudah banyak mengetahui bahwa pelaksanaan pengukuhan atau pelantikan terhadap eselon 2 tersebut sudah dilakukan beberapa minggu yang lalu. Tentunya ungkapan kepala BKSDM tersebut secara tidak langsung sudah menjelaskan bahwa para pejabat yang waktu lalu di kukuhkan tidak melalui proses penilaian kelayakan melainkan karena adanya unsur kepentingan.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin, Bungkam, dan terkesan mau lari saat di konfirmasi Media dan tidak berani memberikan klarifikasi, seakan mengakui apa yang telah di lakukan itu salah, dan terkesan pelaksanaan pengukuhan ada pesanan dalam pelaksanaan pengukuhan atau pelantikan terhadap eselon 2 tersebut, "Pungkas Jamaluddin.
Perlu diketahui Syamsul, selaku Staf BKPSDM, setelah ditanya media dengan adanya beberapa pemberitaan dirinya menjawab, "Mudah - Mudahan dugaan semua tadi tidak benar. Allahu a'lamu bish showab. Ya biarlah yang penting bukan tuduhan, nanti pada saatnya akan terbukti sendiri, "Ungkap syamsul yang menjabat sebagai staf BKPSDM Kepada Media. (Nitro/Yoga)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar