Kegiatan ini diikuti oleh 54 operator Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Probolinggo. Selama kegiatan mereka mendapatkan materi dari Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Probolinggo.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Probolinggo Wiwit Suryaningsih mengatakan percepatan penyerapan anggaran tahun 2023 ini dilakukan mengingat nantinya masa jabatan Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs HA Timbul Prihanjoko berakhir pada bulan September 2023.
“Artinya penyerapan anggaran tahun 2023 perlu lebih digenjot dan ditingkatkan lagi. Karena saat rakor di Malang itu penyerapan kita untuk triwulan I baru mencapai 5 persen. Kendalanya masih menunggu pelantikan Sekda Kabupaten Probolinggo dan adanya refocusing sehingga realisasi anggaran sedikit terlambat,” katanya.
Oleh karena itu jelas Wiwit, pihaknya membuat kesepakatan mulai tahun 2023 ini meminta data realisasi per OPD. Jika sebelumnya bisa mengakses sendiri, namun karena memakai SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), masing-masing bisa mengakses OPD sendiri.
“Jadi kita minta tolong kerja samanya dari semua OPD untuk data-data itu nantinya tiap tanggal 10 setiap bulannya kita melaporkan ke Provinsi Jawa Timur melalui http://smep.jatimprov.go.id/simekap/index.php/kota,” jelasnya.
Demi memaksimalkan penyerapan anggaran di tahun 2023 jelas Wiwit, pihaknya akan membuat program seperti tahun lalu berupa raport untuk mengingatkan OPD yang mana realisasinya tertinggi hingga terendah.
“Untuk realisasi anggaran tahun 2022 mencapai 83,25 persen. Memang naik dari tahun 2021 yang mencapai 77,85 persen. Tetapi tahun 2022 meskipun naik itu masih dibawahnya Provinsi Jawa Timur yang mencapai 94 persen,” terangnya.
Menurut Wiwit, capaian 83 persen pada tahun 2022 itu karena ada beberapa faktor OPD yang penyerapannya kecil atau rendah. Terendah ada di Dinas Ketahanan Pangan sebesar 53,92 persen. Hal ini dikarenakan perubahan SOTK yang agak lama sehingga penyerapannya rendah. Selain itu RSUD Tongas sebesar 65,72 persen karena operatornya baru.
“Akhirnya saya minta data tidak hanya sekedar menerima angka saja tetapi kita maunya juga alasan pendukung. Posisi terendah ketiga dari bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar 71,95 persen, diatasnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 72,93 persen dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar 77,83 persen. Penyerapan tertinggi ada di Bagian Pemerintahan sebesar 100 persen,” tegasnya.
Wiwit menerangkan perlakuan untuk menggenjot penyerapan anggaran tahun 2023 sedikit berbeda. Harapannya realisasi per September 2023 sudah maksimal karena berakhirnya masa jabatan Wakil Bupati Probolinggo.
“Artinya dengan berakhirnya masa jabatan, Wakil Bupati akan menyuguhkan raport yang baik dalam sistem penyelenggaraan anggaran. Oleh karena itu, OPD-OPD yang ada di Kabupaten Probolinggo jika di September realisasinya tinggi, maka raportnya akan baik. Kalau triwulan 3 penyerapannya kecil, maka endingnya tidak manis,” tambahnya.
Lebih lanjut Wiwit menambahkan ke depan akan mengagendakan pertemuan dengan Pimpinan di masing-masing OPD untuk mengevaluasi penyerapan anggaran 2023. Harapannya nanti masing-masing OPD bisa mengevaluasi apa saja yang perlu digenjot agar penyerapan anggaran 2023 bisa maksimal.
“Melalui kegiatan ini kami berharap ke depan percepatan penyerapan anggaran bisa tepat waktu sesuai dengan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran). Targetnya triwulan I sebesar 32%, triwulan II sebesar 65%, triwulan III sebesar 88% dan triwulan IV sebesar 100%. Posisi saat ini di triwulan I baru mencapai 5% dari target 32%. Mudah-mudahan dengan TPP cair bisa mendongkrak penyerapan anggaran di triwulan I,” pungkasnya. (NITRO-YOGA)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar