Giat dihadiri Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekda drg Ninik Ira Wibawati, kepala perangkat daerah dan perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Sosialisasi ini mengundang Ketua BPK Perwakilan Jawa Timur Karyadi dan Anggota DPR RI XI Mukhamad Misbakhun sebagai pemateri.
Yudi Ramdan Budiman, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK mengatakan bahwa BPK sesuai dengan Konstitusi UUD 1945 merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan negara dan hasilnya disampaikan kepada perwakilan rakyat yang nantinya ditindak lanjuti oleh pemerintah pusat dan daerah.
Dirinya juga menyatakan dalam pelaksanaan tugasnya, BPK selalu siap mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan keuangan negara. “Baik di pusat maupun di daerah, kita harapkan dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan bertanggung jawab sesuai Undang-Undang No 15 Tahun 2004 mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Hasil akhir pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada negara, terutama mewujudkan kesejahteraan untuk rakyat,” jelasnya.
Tugas BPK lebih dari hanya sekadar memberikan opini, tidak hanya untuk menyelesaikan rutinitas tapi hadir memberikan nilai dan manfaat. Diharapkan akuntabilitas bukan sebagai kata kunci, tetapi untuk memastikan setiap uang negara yang diterima dibelanjakan oleh pejabat publik harus dipertanggungjawabkan.
Yudi Ramdan juga mengatakan bahwa acara tersebut ditujukan untuk menambah pemahaman fungsi pengawasan dan fungsi pelaksanaan masing-masing.
“Sehingga ada persamaan persepsi, ke depannya nanti bukan hanya sekadar pemeriksaan, namun ada manfaat sebesar-besarnya, audit for public,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin menyatakan apresiasinya atas langkah-langkah BPK atas kerjasamanya dengan DPR RI menginisiasi acara tersebut.
“Giat ini akan menjadi cara untuk membangun pengetahuan dan persepsi bersama yang tepat tentang peran dan fungsi BPK dalam rangka memperkuat sistem keuangan negara, sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri untuk memeriksa keuangan di pusat dan daerah,” harapnya
Sebagai mitra lembaga perwakilan dalam menjalankan fungsi pengawasan, hal tersebut menunjukkan bahwa BPK merupakan bagian untuk mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. “Untuk itu Pemkot Probolinggo baru saja meresmikan Satgas Pencegahan Korupsi sebagai bentuk komitmen kami agar pemerintah ini bebas dari hal yang merugikan negara,” terangnya.
Habib Hadi juga menyampaikan bahwa Pemkot Probolinggo telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian secara 5 kali berturut-turut yang merupakan hasil dari komitmen dan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas seluruh legislatif, eksekutif, dan stake holder dalam menciptakan iklim keuangan yang transparan.
Wali kota meyakinkan akan berkomitmen tinggi dan akan bekerja keras lebih lagi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Dimana kita meyakini suksesi dari penyelenggaraan pemerintah adalah berasal dari transparansi anggaran karena jika transparansi keuangan berjalan dengan baik, maka pemerintahan bisa dikatakan dengan sukses karena anggaran APBD pasti tetap sasaran dan ini tugas pemerintah dan fungsi pengawasan dari DPRD,” jelas Habib Hadi.( Fabil)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar