Kepulauan Aru, SNN.com - Satu persatu, persoalan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, mulai mencuat kepermukaan.
Dugaan ketidak netralan perangkat desa dan panitia pilkades, yang terindikasi mendukung salah satu calon, melengkapi carut marutnya pelaksanaan pilkades yang usai digelar 2 November 2021 pekan kemarin.
Benediktus Warkor, Lenci Balsala dan Petrus Warkor, Calon Kades Warjukur, Kecamatan Aru Tengah Timur merupakan salah satu contoh, Calkades yang menggugat hasil pilkades, Karena diangap sarat kecurangan.
Mereka bertiga menggugat hasil pilkades di Desa Warjukur karena menemukan bukti kecurangan seperti manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menyembunyikan identitas Calkades pada surat suara yang rusak dan dinyatakan tidak sah.
"Kami punya familiy ada yang tidak berhak memilih karena tidak masuk dalam DPT, padahal sewaktu Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif mereka selalu terdaftar dalam DPT sebagai pemilih," ujar ketiga Calkades.
Lanjut kata mereka, tak hanya itu, kami bertiga selaku Calkades bingung kenapa surat suara yang dicoblos dan dinyatakan rusak akibat kesalahan panitia tidak mensosialisasi cara - cara pencoblosan kepada warga di sana lalu kemudian dinyatakan rusak alias tidak sah tanpa disebutkan atas nama Calkades nomor berapa.
"Ironisnya lagi, DPT tidak pernah dipajang untuk diketahui warga hingga proses pemilihan. Sudah begitu, kendati kotak suara sudah di segel oleh panitia pelaksana, Camat Aru Tengah Timur datang dan memerintahkan untuk dibuka kemudian dihitung kembali sehingga memicu perdebatan antar pendukung Calkades,"tutur mereka.
Tak hanya di Desa Warjukur, kecurangan dengan modus serupa juga terjadi di beberapa desa seperti di Desa Warloi, Desa Dosi Namalau, Desa Fatural, Desa Marlasi, dan Desa Dosimar.
Panitia pengawas pilkades tingkat desa yang seharusnya menjadi wasit, seakan kehilangan kuku menyikapi kecurangan yang terjadi.
Selain diragukan indipendensinya, banyak Panwas pilkades, takut memutus perkara sengketa pilkades karena intervensi, dan kawatir menimbulkan konflik horinzontal.
"Dari awal, saya sudah memperkirakan pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Kepulauan Aru bakal berpotensi menimbulkan masalah. Faktanya, sekarang muncul banyak masalah. Lalu siapa yang bertanggung jawab ?," ungkap salah satu staf BPMD, Senin, (8/11).
Dia yang enggan disebutkan nama menilai,
Pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Kepulauan Aru tak lagi mengedepankan sarana mencari pemimpin yang berkualitas, jujur, serta memiliki integritas namun diduga, ada kepentingan tertentu sehingga menimbulkan masalah.
"Beta su tau, Pilkades kali ini pasti muncul banyak masalah. Bagaimana seng ada masalah kalau ada intervensi oknum - oknum tertentu. Jadi beta nilai Pilkades saat ini su seng cari kades yang berkualitas, jujur, dan punya integritas,"ujarnya dengan dialeg Dobo.
Sementara Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ny. H. Jerol yang ditemui Awak media di ruang kerjanya Senin (8/11) mengaku telah menerima laporan terkait adanya dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pilkades 2 November kemarin.
"Ya, saya sudah terima laporan - laporan dari beberapa Calkades terkait adanya dugaan kecurangan, dan untuk sementara ini kita rampungkan dan dikaji kemudian dilaporkan dan ke Bupati, kemudian kita tunggu dekposisi dari Bupati barulah kita tindak lanjuti," ungkapnya.
Reporter : Nus Yerusa
Editor : Wafa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar