Sorot Nuswantoro News

Berita Online dan cetak, "CEPAT, TEPAT, LUGAS DAN BERANI" dari LAMONGAN untuk NUSANTARA

Senin, 21 Maret 2022

Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Beri Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa, Dorong Tertib Aturan


Bojonegoro, SNN.com - Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) Bojonegoro, Jawa Timur, di bawah kepemimpinan Bupati Anna Mu'awanah terus berupaya membangun Daerah hingga pelosok Desa. Salah satunya dengan Bantuan Keuangan Khusus ( BKK ) Desa yag di peruntukkan sektor infrastruktur jalan dan jembatan. 

Pada ABPD 2021, BKK Desa khusus jalan dan jembatan di alokasikan untuk 251 Desa. Dalam pelaksanaan BKK Desa khusus jalan dan jembatan mensyaratkan unsur - unsur lelang di Desa. Karena pagu anggaran yang di sediakan rata - rata sebesar Rp. 400 juta. 

Menurut Inspektur Inspektorat Bojonegoro Teguh Prihandono, program prioritas Bupati Anna Mu'awanah ini di ikuti dengan pembinaan dan penyiapan perangkat regulasi agar program berjalan lancar. " Sebelumnya sempat tertunda karena harus menyiapkan SDM, Perbup dan Juknis. Tapi sekarang sudah lengkap," terangnya, Senin ( 21/3/2022 ).

Pemkab sendiri melakukan prasyarat - prasyarat diantaranya menyiapkan regulasi agar cita - cita Bupati Anna untuk melakukan pembangunan merata hingga pelosok Desa bisa terealisasi. 

Untuk pembinaan, inspektorat bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DPMD ) untuk melakukan bimbingan teknis pengelolaan BKK Desa. Sedang pengerjaan jalan dan jembatan bekerja sama dengan Dinas PU Bina Marga. Sementara untuk pengadaan barang dan jasa, ULP sudah memberikan bimbingan teknis termasuk soal peraturan Kepala LKPP terkait pengadaan barang dan jasa ( PBJ ) di Desa.

" PU Bina Marga ini pembinaan terkait bagaimana menyusun gambar, RAB dan ditindak lanjuti oleh perencana. Semua ini sudah di Bimtekkan. Setelah semuanya, baru melakukan pengajuan pencairan," lanjut Teguh.

Setelah itu, Inspektorat juga telah melakukan pendampingan dan pengawasan yang bersifat konsultatif. Inspektorat membuka ruang selebar - lebarnya untuk konsultasi bagi Desa yang masih kesulitan dalam pelaksanaannya.

" Dalam monitoring juga banyak di temukan beberapa hal terutama dalam administrasi pertanggung jawaban untuk membuat laporan penggunaan dana," pungkasnya. ( AGUS )

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

SOROT NUSWANTORO NEWS "dari LAMONGAN untuk NUSANTARA"