“Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kni memeuhi standar yang diaharapkan,” kata H Sulaiman Kohar.
Sementara, Kepala BPK RI Perwakilan Sumse, Andri Yutama menyebutkan dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan 3 bulan setelah tahun anggaran berkenaan. Kemudian, setelah penyampaian laporan ini, selanjutnya BPK akan melakukan pemeriksaan selama 2 bulan dan akan disampaikan selanjutnya kepada DPRD kota Lubuklinggau.
“30 hari pemeriksaan di lapangan, dan 30 hari selanjutnya pemeriksaan di kantor BPK. ternyta dr catatan kami, pemkot Lubuklinggau telah memperoleh WTP sebelas kali,” kata dia.
Ia mengaharapkan kerjasamanya kepada pemerintah kota agar pemeriksaan yang akan dilaksanakan setelah penyerahan laporan ini dapat berjalan kondusif dan lancar sehingga pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu.
“Pada kesempatan ini harapkan agar yang mengatasnamakan BPK yang bisa membantu mendapatkan opini wajar, tolong diabaikan. karena kami bekerja secara profesional sehingga hasil benar-benar yang terbaik, disisi lain pemerintah kota agar tidak menawarkan apapun kepada kami,” ungkapnya.
“Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan, kami akan sampaikan ke DPRD dan diharap akan disaksikan koran lokal, minimal neraca realisasi anggarannya agar masyarakat tau,” pungkasnya.
Turut hadir dari pemkot Lubuklinggau, Asisten III Herdawan, Kepala Bappeda Litbang Emra Endi Kusuma, Kepala Dinas Kominfotiksan M Johan Iman Sitepu, Kepala BPKAD Zulfikar, Kasat Pol PP Walyusman, Inspektur Resta Irawan dan Sekretaria Dinas PU Iwan. (Zainuri)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar