Ramai Pemberitaan Penggarongan Solar Bersubsidi, Begini Tanggapan Ketua DPRD Tuban

Tuban, SNN.com - Berlarut-larut dan masih saja terjadi, aksi borong BBM jenis solar bersubsidi kian hari kian menjadi trending topik pembicaraan masyarakat Jawa timur pada umumya dan khususnya masyarakat Tuban, tempat kejadian perkara.

Penyiaran berita melalui media online pun sangat berperan didalam mengontrol ketat penyaluran barang bersubsidi.

Ketua DPRD Tuban, Miyadi, S.Ag, MM.

mengatakan kepada wartawan (18/14/2023), bahwasanya pihaknya telah melakukan berbagai penekanan terhadap APH di Tuban untuk bertindak tegas kepada para mafia penimbun BBM jenis solar bersubsidi diwilayah Kabupaten Tuban ini.

"Pengawasan penyaluran Solar Bersubsidi kami serahkan sepenuhnya kepada APH," terangnya.

Selain itu pihaknya juga menyampaikan, bahwa didalam rapat koordinasi oleh Komisi yang membidangi, bersama stakeholders di Tuban termasuk APH (Aparat Penegak Hukum), DPRD Tuban telah berulang kali menyampaikan hal tersebut, sebagai pemangku hukum di wilayah Kabupaten Tuban.

Jika ditelaah lebih dalam, aksi borong dan penimbunan BBM jenis solar bersubsidi ini memang sangat merugikan masyarakat dan Negara yang telah mengucurkan uang triliunan rupiah untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan penopang transportasi dengan harga BBM yang lebih murah agar harga barang dipasaran tetap stabil. Namun bagaimana ketika barang yang dibutuhkan ini tiba-tiba langka dan sulit didapat oleh masyarakat yang membutuhkan lantaran digarong oleh para mafia penimbun ?

Hitung saja selisih harga Solar Bersubsidi dengan Dexlite misalnya, maka akan ditemukan hasil yang luar biasa besar, ketika satu titik SPBU saja bisa di borong 8 ton/hari. Bagaimana ketika 10 titik SPBU yang diambil oleh mereka ?

Sedangkan menurut penulisan berita puluhan media online di wilayah Tuban, aksi borong BBM jenis solar bersubsidi ini sudah berlangsung sejak lama dan dalam jangka waktu yang panjang. Hitung saja berapa subsidi Negara yang telah menguap dengan sia-sia.

Sementara itu Polres Tuban sendiri pada tanggal 18 Maret 2023 sedang menerima kunjungan Salah satu Anggota DPR RI yang didalam kunjungan tersebut membahas terkait usulan peningkatan kelas Polres Tuban menjadi Polresta. 

Semoga saja ada perubahan terhadap proses penegakan hukum di Tuban. Bukan justru menjadi kontradiktif dengan situasi di lapangan. (team/red)