Kepulauan Aru, SNN.com - Dua kata sederhana dari beberapa kalimat lainnya yang terkandung di dalam visi dan misi besar Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga dan wakilnya Muin Sugalrey di dua periode ini masih terus menjadi sorotan.
Salah satunya dari PJs. Sekretaris Umum DPD Permaru Maluku Jerry Pardjala Salay.
“Yang aneh tapi nyata, masalah kesehatan masih tetap menjadi persoalan di Kabupaten Kepulauan Aru baik dari sisi pelayanan tenaga kesehatan yang seringkali tidak maksimal pada beberapa wilayah,” cetusnya, kepada media ini, Minggu (15/8/2021).
Wilayah dimaksud antara lain, Kecamatan Longgar, Jerol, Marlasi, Desa Karaway dan Jambu Air termasuk minimnya fasilitas pendukung kesehatan lainnya.
Pandemi Covid-19 kurang dan lebihnya pada dua tahun ini cukup menjadi masalah serius di seluruh belahan dunia, bahkan di Aru khususnya pada beberapa waktu lalu, walaupun sekarang sudah sedikit menurun angka penularan Covid-19.
Artinya bahwa sistem kerja tenaga kesehatan harus lebih optimal dari kondisi biasanya.
Selain itu, fasilitas kesehatan adalah salah satu faktor pendukung penting dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih belum juga usai serta masalah kesehatan lainnya.
Hal itu merujuk pada Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 poin 1 yang menyebutkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
"Artinya bahwa apa yang diamanatkan didalam regulasi masih dipermainkan oleh orang-orang yang menjalankan amanat dari regulasi itu sendiri dalam hal ini Pemerintah daerah dari sisi penyediaan fasilitas kesehatan," tekannya.
Kemudian Undang-undang No. 36 Tahun 2014 pada BAB IX Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan pada Pasal 57 Huruf D yang menyatakana tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
"Bagaimana Nakes yang bertugas pada wilayah-wilayah tertentu dalam hal ini yang bertugas di desa yang jauh dari pusat kota mau bertahan ditempat tugas jika dalam menjalankan tugas, mereka merasa bahwa perilndungan atas keselamatan dan kesehatan kerja seperti yang diamatkan dalam UU tidak terpenuhi dan terganggu dikarenakan fasilitas pendukung dari pelayanan kesehatan yang tidak memadai," tekan Jerry.
Ia kemudian menyoroti pembangunan gedung Puskesmas di Desa Longgar Kecamatan Aru Tengah Selatan (ATS) dengan biaya begitu fantastis melalui APBD Kabupaten Kepulauan Aru TA 2019 total sebesar 1,4 Miliar yang diakomodir melalui DPA Dinas Kesehatan setempat.
Sayangnya asas manfaat dari pada gedung itu belum dirasakan oleh masyarakat setempat, sementara sebagian dari pada fasilitas gedung puskesmas itu telah mengalami kerusakan.
“Hal ini membuat kita bisa berspekulasi bahwa pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Kepulauan Aru (Desa Longgar) masih jauh dari harapan seperti yang diamanatkan baik itu didalam Undang-Undang dan juga Peraturan Pemerintah,” bebernya.
Hal ini juga jika mau dilihat, menandakan bahwa adanya miss komunikasi dari Bupati dan Wakil Bupati sebagai Kepala Daerah dan DPRD ( Komisi terkait ) sebagai representasi dari rakyat dengan Instansi terkait (Dinas Kesehatan).
Khususnya dalam proses meningkatkan pelayanan bahkan sampai penyediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Kepulauan Aru.
“Karena semua kita pasti tahu bahwa pelayanan kesehatan akan maksimal ketika Nakesnya memadai dari sisi kuota dan SDM dari nakes itu sendiri, serta yang lebih penting dari pada semua itu adalah fasilitas kesehatan yang memadai, guna meningkatkan pelayanan kesehatan di tengah-tengah masyarakat,” pungkasnya.
Reporter : Nus Yerusa
Editor : Wafa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar