Lamongan, SNN.com - Menjadi kali keempat sejak tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun ini kembali mempertahankan predikat A atas hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2021.
Untuk dapat mempertahankan predikat SAKIP yang terus moncreng ini, Pemkab Lamongan menggelar Pemantapan Reformasi Birokrasi dan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintahan) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021di Gedung Pertemuan Gajah Mada Lt 7 Pemkab Lamongan, Selasa (26/7) yang secara resmi dibuka oleh Wabup Lamongan Abdul Rouf dan turut dihadiri Budi Prawira, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan pengawasan I.
Menjadi narasumber dalam kegiatan yang dimoderatori oleh Sekda Lamongan Moh Nalikan, Budi Prawira mengungkapkan, Reformasi Birokrasi merupakan perubahan pola pikir dan budaya kerja dari aparatur negara yang harus dilakukan secara masif, konsekuen, dan konsisten, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Jadi, dengan kata lain, Reformasi Birokrasi adalah upaya pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Sehingga untuk dapat meningkatkan predikat reformasi birokrasi serta mempertahankan predikat SAKIP, lanjut Budi Prawira, diperlukan dua unsur yang seimbang antara kualitas dan implementasi.
“Implementasi itu, bapak ibu harus menjalankan monev, secara simultan melakukan evaluasi kinerja, apabila ada evaluasi yang harus di perbaiki ya kita perbaiki. Kemudian memberikan feedback, nah ini yang harus kita dorong termasuk penggunaan aplikasi yang dapat menunjang kinerja,” ujarnya. (Zainal A)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar