Pelatihan yang berlangsung di lantai dua kantor BPKAD Kepulauan Aru, Senin (20/03/2023) dihadiri unsur Forkopimda, dan diikuti oleh para kepala desa yang merupakan peserta.
Ubyaan saat membacakan sambutan Bupati Johan Gonga intinya mengatakan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi langkah utama dalam mewujudkan kebijakan Pemerintah untuk menjadikan Desa sebagai daerah otonom serta memberikan banyak peran kepala desa.
“Peran tersebut meliputi peran pelaksanaan Pemerintahan Desa, peran pelaksanaan pembangunan desa, peran pembinaan kemasyarakatan dan peran pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya..
Ditegaskan pula bahwa, Desa dalam menjalankan perannya dapat aktif membentuk lembaga kemasyarakatan desa, seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang kesemuanya dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan desa setempat.
“Ini perlu menjadi prioritas utama pelaksanaan pemerintahan di desa sebab semua kelompok pemberi layanan tersebut sangat memiliki peran strategis sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan terwujudnya dan yang mengarah demokratisasi transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan,” tandasnya.
Lanjut iapun berharap, semua peserta kegiatan dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik agar dapat membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas semua kader dalam percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Saya minta keseriusan saudara untuk mengikuti pelatihan ini, Saudara dituntut untuk memahami aturan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa mulai dari perencanaan,pelaksanaan dan pertanggung jawaban dan laporan. Apalagi saat ini Desa mengelola anggaran yang cukup besar" tandasnya lagi.
Reporter : Nus Yerusa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar