“ sebagai tokoh masyarakat saya sangat menyesal. Pertama fungsi pengawasan yang begitu lemah sehingga kontraktor nakal ini dengan semena-mena memainkan perannya. Inikan luar biasa. Ini penjahat namanya kalau dia begitu berani memfoto gedung lain untuk dijadikan sampel memuluskan nafsunya mengecok pemerintah daerah terutama instansi jawatan dinas terkait. “ ujar salah satu tokoh masyarakat Aru kepada media ini Kamis (28/3/2019).
Lelaki yang enggan menyebut identitasnya ini menegaskan aparat penegak hukum harusnya punya rasa malu karena tak mampu berbuat banyak, padahal tindakan yang dilakukan kontraktor terang-terangan merupakan perbuatan pidana. Kontraktor seperti ini kata dia mestinya tidak boleh dibiarkan.
“Pihak penegak hukum harus punya rasa malu. Yang sudah terindikasi melakukan tindak pidana nakal seperti ini seharusnya langsung diciduk. Kalau pihak tipikor belum mampu berbuat apa-apa, saya berharap pihak kejaksaan jangan toleransi. Jangan lagi dikasih kesempatan,tapi harus diciduk karena walaupun dikasih kesempatan sekalipun dia punya keinginan membangun itu tidak ada.
Dia punya keinginan dalam derap langkah hidupnya, sudah terbiasa dengan modus seperti itu dia kan cuma mencuri, itu yang paling etis disampaikan kepada orang seperti ini “ tegasnya.
Menurutnya, kejadian seperti ini sudah sering terjadi dari masa-kemasa termasuk pemerintahan sebelumnya, sayangnya hal itu belum disadari, anehnya meski demikian aparat penegak hukum seakan diam dan tak bisa berbuat apa-apa.
“ ini sudah terjadi berulang kali di Aru. Kenapa sampai hari ini kita belum lagi sadar. Uang Negara itu selalu di ambil oleh para mafia seperti ini jadi saya sebagai tokoh masyarakat berharap kalau bisa sejak berita ini jadi trending topic langkah dari penegak hukum itu bisa terlihat karena masyarakat ini juga tidak buta. Masyarakat ini juga melihat dan tertawa karena mereka tidak berdaya tapi selalu ada sinisme bahwa penegak hukum kok seperti ini “ ujarnya.
Kasus ini harusnya dijadikan pintu masuk aparat penegak hukum untuk menbuat jera yang lainnya,pasalnya jika di depan mata saja aparat tidak mampu berbuat lalu bagaiman dengan yang terjadi di desa-desa.
“ ini yang diharapkan kalau bisa lewat proyek ini benar-benar nantinya ada rasa jera untuk yang lain, karena ini sudah terjadi,kalau di depan mata seperti ini penegak hukum tidak mampu berbuat apa-apa lagi yang jauh di pedalaman dan pedesaan sana “ katanya.
Dia berharap pemerintah daerah dan jajarannya sudah harus lebih berhati-hati saat berhadapan dengan kontraktor-kontraktor nakal di daerah ini.
“ Ini sangat penting bagi semua pihak terutama pemeintah derah sebagaoi eksekutor proyek-proyek dimaksud,tolong terlalu banyak kekurangan-kekurangannya. Tolong pa bupati bersama jajarannya harus lebih tegas lagi supaya apa, jangan terus dianggap remeh oleh para mafia ini,kalau mereka tidak pernah tegas masyarakat juga bisa menuding mereka juga adalah bagian dari para mafia “ tandasnya.
Untuk diketahui, meskipun penyelesaian pekerjaan gedung SD Negeri 2 Dobo sesuai fakta lapangan baru sebatas pemancangan tiang beton serta penyusunan batako setinggi 7 batu, dengan presentase pekerjaan diperkirakan baru mencapai 5-10%,namun 70% anggaran dari total nilai proyek ini sebesar Rp 2 Miliar telah dicairkan kontraktor pelaksana CV TS, dengan jumlah pencairan 30% dana awal kurang lebih sekitar Rp 500,000.000 dan pencairan 40% angsuran tahap I (satu) sebesar Rp 748.000.000.
Anehnya ,untuk memuluskan proses pencairan dana 40% sehingga total menjadi 70%,diduga terdapat laporan kemajuan pekerjaan berserta dokumentasi gambar fiktif yang di ajukan kontraktor pelaksana berinisal ABH,bersama konsultan pengawas CV TJM ,dokumen yang disugu sebagai laporan fiktif itu adalah gambar dokumentasi bangunan sekolah lain dan laporan kemajuan (progress) konstruksi pekerjaan sebesar 70,68%.
Reporter : Nus Yerusa & Team
Editor : Wafa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar