Pelaksanaan rapat pemutakhiran data TLHP APIP yang digelar di Gedung Kesenianan Sita Kena Rabu, (24/4) mencerminkan keseriusan dan kesungguhan
pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam mencapai hasil pengawasan yang optimal.
Kendati demikian Ikamaru berharap pelaksanaan rapat tersebut dapat menjadi forum konsultasi dalam mempercepat penyelesaian hasil temuan.
Hal ini mengingat penyelesaian TLHP secara tuntas menjadi salah satu tolak ukur tehadap berhasil tidaknya penyelenggaraan pemerintahan di bumi Jar Garia.
Oleh karena itu, peran dan fungsi pengawasan harus dilaksanakan secara maksimal, baik pengawasan internal maupun eksternal.
Demikian pernyataan Ketua Ikamaru Jog Jakarta, Semuel Djirlay via Telephone kepada Sorot Nuswantoro News, Minggu, (28/4).
Lanjut kata mahasiswa yang selalu disapa bung Semi ini mengaku, selaku perwakilan mahasiswa Aru di Jog Jakarta kamipun berharap, penyelesaian TLHP harus menjadi prioritas guna menindaklanjuti temuan-temuan agar fungsi-fungsi manajemen organisasi pemerintah akan tertata dengan baik, efektif dan sekaligus menjadi umpan balik untuk menghindari akan adanya sanksi, baik sanksi disiplin, administratif, perdata maupun pidana.
Lebih lanjut dikatakan, Pemda Aru telah berhasil menyukseskan pelaksanaan rapat pemutakhiran data TLHP APIP. Itu berarti Pemda Aru di bawah pimpinan Bupati dr Johan Gonga sudah melaksanakan tahapan penting untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan hasil pemeriksaan.
"Kami berharap, suksesnya pelaksanaan rapat tersebut maka Pemda Aru dapat mengoptimalkan hasil pemeriksaan terhadap dugaan penyelewengan keuangan negara di setaiap OPD sampai ke tingkat pemerintahan desa. Karena bagaimanapun akuratnya hasil pemeriksaan, hasilnya tidak akan memberikan manfaat jika tindaklanjutnya berjalan lambat apalagi tidak dilaksanakan sama sekali,” ungkapnya.
Reporter : Nus Yerusa
Editor : Wafa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar