Sorot Nuswantoro News

Berita Online dan cetak, "CEPAT, TEPAT, LUGAS DAN BERANI" dari LAMONGAN untuk NUSANTARA

Minggu, 07 April 2019

Di jaga ketat menggunakan jasa Security, Kantor Bupati bukan Bank

MUSI RAWAS, sorotnuswantoronews.com - Semenjak adanya pengamanan yang ketat di kantor Bupati Kabupaten Musi Rawas, melalui pihak ketiga dinilai terlalu berlebihan membuat sebagian kalangan angkat bicara.

Gusrobi Irawan, selaku Pembina Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Investigasi Negara (DPP LIN) juga angkat bicara melalui pesan WhatsApp, Seorang Abdi Negara pemimpin di suatu daerah harus terbuka kepada rakyatnya dalam penjagaan boleh ketat asalkan sesuai prosedur dan tidak habiskan uang negara kita sudah ada TNI Polri dan satpol PP, "ungkapnya.

Ditambahkannya, Bupati di pilih masyarakat sudah wajarnya masyarakat berkunjung ke kantor bupati, pemerintahan adalah kantor pelayanan masyarakat, bukan bank yang harus mengunakan pengamanan yang ketat.

“Pemerintah diminta transparan bukan menutup-nutupi. Dengan adanya pengamanan yang ketat ini, Pemerintah Musi Rawas seperti menutup-nutupi. Pemerintahan ini kayak mengidap penyakit aneh,”tambahnya.

Dilain sisi, Mohamad Yusuf, SH. Sekretaris Jenderal DPP LIN berkomentar, Sikap Bupati Musi Rawas yang over protektif ini sangat disayangkan sekali, seorang Bupati adalah pucuk pimpinan di satu wilayah Kabupaten, pemegang kebijakan tertinggi di wilayah nya, seharusnya jangan mempersulit warganya untuk menemuinya.

Ingat, bahwa Bupati adalah pelayan publik yang digaji dari APBN melalui pajak, dan masyarakat adalah pembayar pajak. Sangatlah tidak elok dan tidak beretika bila seorang Bupati yang sudah jelas digaji sama masyarakat, sebagai pelayan masyarakat tapi untuk ditemui saja dipersulit.


Saya sebagai Sekjen DPP Lembaga Investigasi Negara meminta kepada Gubernur dalam hal sebagai atasannya untuk menegur bawahannya. Apakah yang dilakukan bawahannya ini perbuatan yang baik atau bukan walau sekalipun dengan alasan buat menjaga keselamatannya atau mungkinkah agar tidak terganggu kenyamannya?

Bagaimana sang Bupati bisa menyerap aspirasi warganya atau menerima keluhan-warganya kalau untuk ketemu saja dipersulit. Apalagi diduga penjagaannya itu berlapis, ada Satpol PP dan security dan diduga mengeluarkan biaya yang cukup besar yang diambil dari biaya APBD untuk hal tersebut.

"Kalo hal ini benar-benar terjadi sangatlah tidak masuk akal. Ini harus ada klarifikasi dari sang Bupati, "pungkasnya.

Reporter : Zain
Editor     : Wafa

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

SOROT NUSWANTORO NEWS "dari LAMONGAN untuk NUSANTARA"