Yogyakarta, SNN.com - Jaminan keselamatan buruh pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta masih kurang perhatian maksimal pemerintah daerah,apalagi ditengah melandanya wabah covid-19 ini belum ada kejelasan yang semestinya saat bekerja terutama di sektor pariwisata.
May Day hari buruh internasional (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K)SBSI Korwil DI Yogyakarta mengkritisi hal tersebut. Pihaknya mendorong Pemda DIY untuk mengambil kebijakan terhadap hak-hak buruh yang harus diterima terutama keselamatan bekerja.
Dani Eko Wiyono ketua Korwil (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menggembar-gemborkan penerepan protokol kesehatan, pihaknya menggarisbawahi aplikasi dan pengawasan ke para pekerja masih jauh dari yang diharapkan.
"Pemerintah selalu mengatakan lawan Covid-19,begitu tagline-nya buatan atau asli itu yang tidak bisa dimengerti?. Artinya kepastian kejelasan proses prosedur protokol kesehatan yang baik belum terlihat,"kata Dani dalam dialog May Day bersama Forum Komunikasi Buruh Bersatu (FKBB) DIY di Kantor DPRD DIY Jl.Malioboro Sosromenduran Gedong Tengen Kota Yogyakarta, Sabtu (1/5/2021).
Ia mengatakan sektor buruh terutama sektor pariwisata pekerja yang paling rentan terpapar covid-19 sudah seharusnya pengawasan terhadap perusahaan di sektor ini benar-benar ekstra perhatian.
"Harapan saya pada pemerintah dan DPRD DIY melakukan pengawasan ekstra ketat kepada perusahaan ini.Apakah sudah memberikan hak untuk melindungi buruhnya dari vovid-19?."Tandas Dani
Dani menyebutkan ada sekitar 4.700 perusahaan yang berada di DIY (K)SBSI belum mengetahui apakah Disnaker DIY sudah membuat prokes penanganan Covid-19 untuk buruhnya.
Dani mengatakan buruhlah saat ini ikut mendongkrak perekonomian di DIY hususnya dan Indonesia pada umumnya bahkan dunia.
"Garda terdepan itu buruh,jika buruhnya runtuh ya runtuh pula ekonomi.Saya berharap hal ini harus benar-benar diawasi ribuan perusahaan yang berada di DIY, "kata Dani
Sementara itu, Kepala Disnaker DIY Aria Nugrahadi mengaku bahwa pemerintah DIY sudah mengimpletasikan permintaan (K)SBSI dengan adanya vaksinasi kepada para pelaku usaha wisata.
"Dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19,hanya di Propinsi DIY saja rekan pekerja di sektor wisata yang didahulukan program vaksinasi untuk mempertahankan sektor kepariwisataan,"kata Aria
Ditegaskan bahwa buruh mendapatkan untuk perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus pula mendapatkan perlindungan norma kesusilaan, harkat, martabat serta hak menjalankan nilai-nilai agamanya.
"Kami sepakat bahwa hal ini kursial menjadi perhatian bersama termasuk dari DPRD DIY pasti mengawasi perusahaan yang tak patuh terhadap perlindungan K3, disituasi pandemi Covid-19 buruh harus mendapatkan perlengkapan APD Prokes, seperti masker harus gratis tidak potong gaji, "terangnya
Peringatan May Day 1 Mei 2021 (K)SBSI Korwil DIY bersama organisasi buruh yang tergabung dalam FKBB juga membagikan masker dan takjil berbuka puasa. Terdapat kurang lebih 400 paket nasi kotak buka puasa serta 10.000 lebih masker dibagikan gratis kepada tukang becak,warga dan pedagang kaki lima di Malioboro hal ini dilakukan sebagai upaya saling peduli melindungi menguatkan antar masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang melanda.
Reporter : Akhmad Dalban
Editor : Wafa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar