Fenomena ini mesti menjadi perhatian serius Bupati Kepulauan Aru dr, Johan Gonga dan 25 anggota DPRD untuk selalu melibatkan TP4D dalam proses perencanaan, pelelangan maupun pengawasan terhadap sebuah proyek di Aru.
"Hal ini sangat perlu karena jika tidak maka para oknum pejabat maupun oknum kontraktor akan semakin bergelimang harta sementara kepentingan rakyat Aru akan terus tersandera. "Ungkap Ketua Yayasan Jar Garia Thomas Benamem kepada Sorot Nuswantoro News Sabtu (9/6/2018).
Menurut Benamem, pendampingan TP4D dirasa perlu untuk menghindari berbagai permasalahan yang akan muncul di saat proses perencanaan, pelelangan hingga pekerjaan sebuah proyek di Aru.
"Selain itu, kehadiran TP4D dalam mengawal proses perencanaan, pelelangan sampai pekerjaan sebuah proyek di Aru bertujuan untuk mengantisipasi persaingan di kalangan kontraktor, juga mengantisipasi masalah hukum di kemudian hari."Ungkapnya.
Benamen menambahkan, Dicontohkan, tiga mega proyek jalan sirtu Kobamar-Wokam yang menelan APBD Aru tahun 2017 dengan nilai kontrak 25 milyar, kemudian jalan sirtu Wokam - Kobamar 25 milyar dan poros jalan Silibatabata Kecamatan Aru tengah dengan nilai anggarn 24 milyar.
"Tiga mega proyek yang dihendel oleh Plt Kepala Dinas PUPR Edwin Nanlohy selaku pengguna anggaran sekaligus merangkap PPK perencanaan akhirnya diketahui bermasalah.
Pasalnya pekerjaan baru terealisasi 20-30 persen, lantas dimanipulasi bahwa pekerjaan sudah 90 persen lalu dananya dicairkan 90 persen. "Tambahnya.
"Hal ini lantaran TP4D yang sudah dibentuk di Aru tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan, pelelangan hingga pekerjaan ke tiga proyek yang menelan uang rakyat Aru senilai 74 milyar ini. "Ungkapnya.
Reporter : Nus Yerusa
Editor : Isvianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar