 |
| Achmad Wafa Isvianto |
Istimewanya Pilkada 2018, akan digelar pada saat negeri ini memasuki usia 73 tahun sejak bangsa ini mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah bangsa yang merdeka, 17 Agustus 1945. Namun, Badan Pengawas Pemilu RI --lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum-- sudah memprediksi. Gelombang kampanye dan hasutan bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 akan kembali hadir.
Mundurnya Bupati Banyuwangi Azwar Anas, sebagai kandidat Cawagub Jatim, adalah kasus cerita lain. Kapolri Jenderal Tito Karnavian pernah mengungkapkan, pilkada merupakan ajang kontestasi politik dimana sejumlah orang memperebutkan kursi pemerintahan daerah yang terbatas. "Situasi pasti hangat tapi tidak boleh panas, apalagi membakar sehingga berujung pada konflik atau perpecahan.
Angka 73 tahun, seperti halnya manusia, harusnya sudah jauh dari matang. Artinya, dengan usia itu, jika bangsa ini diperumpamakan sebagai manusia, telah kenyang makan asam garam kehidupan. Sudah kenyang dengan pergulatan dan [bahkan] melewati berbagai persoalan, dari yang baik hingga yang terburuk. Bahkan sudah banyak belajar dari bangsa lain, yang gagal menjaga perdamaian dan terus menerus bergelut dengan pertikaian.
Bangsa ini, yang menegaskan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia alias NKRI, terdiri dari beragam suku, agama, ras dan antargolongan. Ada Batak, ada Jawa, ada Sunda, ada Betawi, ada Papua dan sebagainya. Kondisi itu, yang dalam jangka waktu 73 tahun mampu hidup bersama secara berdampingan dan saling mengisi secara damai, membuat takjub banyak bangsa lain.
Redaksi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar