Kepulauan Aru, SNN.com - Sudah memasuki bulan keenam, proyek pembangunan fisik di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 belum juga dilaksanakan.
Kendalanya ada pada Dinas Infokom yang sampai detik ini belum bisa memperbaiki server LPSE yang mengalami gangguan.
Hal ini memantik emosi para kontraktor yang tergabung dalam Asiosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) di daerah berjuluk kota mutiara indah lestari itu.
Salah satunya Ketua Askonas Kabupaten Kepulauan Aru, Riki Bothmir. Pria asal Aru Selatan yang kesehariannya disapa bung Riki sangat kecewa dengan sikap acu tau Dinas Infokom terhadap persoalan ini.
Menurutnya, Dinas Infokom jangan menganggap persoalan kerusakan server LPSE tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di Tahun 2021 ini.
"Sekarang kita sudah berada pada bulan keenam, tetapi fakta yang terjadi semua pekerjaan fisik yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus belum dilaksanakan hanya lantaran kerusakan pada server LPSE. Hal ini jangan dianggap biasa-biasa saja," tandas Riki Bothmir.
Lanjut dia, dirinya telah menyampaikan kepada wakil bupati dalam hal ini pemerintah daerah dan sudah dikoordinasikan dengan bidang pada dinas Infokom Kabupaten Kepulauan Aru. Di situ disampaikan bahwa jaringan sementara lagi diupayakan.
"Namun sangat disayangkan, sampai detik ini, kerusakan pada server LPSE belum juga diperbaiki. Nah, kapasitas saya sebagai pimpinan Askonas Kabupaten Kepulauan Aru minta Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga mengevaluasi kinerja dinas Infokom dalam hal ini para pegawai di dinas itu yang menangani server LPSE," ujar Riki Bothmir, Sabtu (12/6).
Lebih lanjut dia juga berharap kepada Bupati Kepulauan Aru untuk segera merevisi dan mengakomodir pegawai yang notabennya punya kapasitas jaringan di dalam lpc. Salah satunya saudara Titi Sunaryo yang saat ini bertugas di dinas pekerjaan umum.
"Itu adalah salah satu pegawai yang pernah bertugas untuk menangani jaringan LPSE di Kabupaten Kepulauan Aru. Dia punya kemampuan sehingga saya minta kepada bupati untuk segera merevisi karena bisa saja ketika kita menganggap remeh dengan kondisi ini maka akan mengakibatkan proses terhambatnya penyerapan anggaran dana DAK yang diinformasikan bahwa terakhir itu tanggal 17 Juli seluruh pekerjaan fisik yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus itu sudah harus berkontrak," ucap Riki Bothmir.
Ditambahkan pula bawa, jangka waktu proses tender atau proses pengumpulan data di dalam sirup LPSE itu tidak mungkin 1 hari atau 2 hari dilelang kemudian dibuat kontraksi, tetapi masih ada tahapan-tahapan lain.
Contohnya, waktu untuk tayang itu hampir 1 minggu barulah diproses. Jadi, saya sangat berharap kerusakan server LPSE harus segera diperbaiki sehingga tidak berdampak buruk pada penyerapan anggaran daerah di tahun ini," harap Riki Bothmir.
Reporter : Nus Yerusa
Editor : Wafa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar