Probolinggo, SNN.com - Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terus saja menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat, minimnya transparansi pengelolaan/peruntukan anggaran menjadi pemicu utamanya.
Besarnya Dana Desa yang diterima setiap Desa menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan Dana Desa mulai dari pengganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, dan pelaporannya
Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Desa, maka dituntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, baik atas keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Seperti halnya yang terjadi di Dusun Gligir Desa Goyangan Kecamatan krucil, proyek jalan aspal sepanjang 200 Meter yang bersumber dari Dana Desa tersebut tidak di garap oleh pj kades Goyangan.
Dari hasil pantauan Awak Media sorot nuswantoronews, di area sekitar jalan tersebut hanya ada tumpukan koral dan pasir sekitaran ada tiga titik.
Awak Media mencoba mengkonfirmasi kepada PJs Desa goyangan, melalui aplikasi pesan WhatsApp namun tidak ada tanggapan dan malah nomor kami di blokir oleh pjs desa goyangan dan team media sorotnuswantoronews menemui sekdes desa Goyangan menurut keterangan yang kami dapat dari sekdes, jalan tersebut bukan dari anggaran DD tapi melainkan dari provinsi, cuman tidak di garap kemungkinan karena terkendala covid 19, "ujarnya.
Reporter : Arifin
Editor : Wafa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar