Widihasto Wasana Putra dari Sekber keistimewaan DIY juga menjelaskan mereka yang hadir terdiri dari perwakilan ormas, petani, buruh, pengrajin, pengusaha, guru, dosen, seniman, relawan tanggap bencana, ibu rumah tangga, aktivis LSM dan lain sebagainya.
Tampak diantaranya anggota DPD RI DIY Drs. H.A.Hafidh Asrom, MM, rektor Universitas Widya Mataram Prof. DR. Eddy Suandi Hamid, Dekan FH UAJY Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH, Sekretaris Dinas Kebudayaan DIY Erlina Hidayati, SIP.MM, perwakilan Kadin DIY Wawan Harmawan, tokoh dunia usaha Robby Kusumaharta, anggota DPRD DIY KPH. Purbodiningrat, SE, MBA, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY Ruswadi, Marwoto Kawer, sutradara ketoprak Nano Asmorodono, perwakilan pedagang kaki lima Dwi Darma Setiawan, pakar zat warna alam Drs. Hendri Suprapto, aktivis kepemudaan Ir. Lestanta Budiman, M.Hum, penggiat pelestari sungai Ki Boyong Selatan, pelukis kaki dan mulut Salim, aktivis LSM Sujarwo, ketua Forum Komunikasi Kesenian Bantul Slamet HS dan masih banyak lainnya.
Pernyataan sikap bersama berisi sejumlah point :
Pertama pemberhentian GKR. Hemas dari keanggotaan DPD RI oleh Badan Kehormatan DPD RI adalah bentuk persekusi politik yang dilakukan oknum-oknum yang mengacaukan sistem ketatanegaraan di dalam tubuh lembaga DPD RI.
Kedua keabsahan kepemimpinan DPD RI saat ini masih diperkarakan / dalam proses sengketa hukum di Mahkamah Konstitusi sehingga semua produk keputusannya juga tidak sah dan batal demi hukum.
Ketiga mendesak Mahkamah Konstitusi segera mengeluarkan ketetapan yang mengembalikan kedudukan kepemimpinan DPD RI yang sah periode 2014 - 2019 yang terpilih melalui mekanisme konstitusional.
Lintas komponen masyarakat tersebut berpandangan bahwa dedikasi GKR. Hemas yang berjuang untuk kepentingan rakyat DIY terlebih sejak beliau duduk di DPD RI sejak tahun 2004 hingga saat ini 2019 tidak diragukan lagi.
GKR. Hemas dinilai tidak pernah absen dan senantiasa turut berperan aktif terlibat menangani beragam persoalan kebangsaan yang muncul seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, perempuan dan anak, pangan dan pertanian, insfrastruktur, keberagaman suku dan agama, sosial ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya.
Rencana pernyataan sikap bersama akan dikirimkan ke Presiden RI, Mahkamah Konstitusi dan sejumlah lembaga tinggi negara lainnya, "pungkas Widihasto.
Reporter : Wiji & Mas Pay
Editor : Wafa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar