Sorot Nuswantoro News

Berita Online dan cetak, "CEPAT, TEPAT, LUGAS DAN BERANI" dari LAMONGAN untuk NUSANTARA


Jumat, 18 Oktober 2019

Data Terhapus, 4 Tahun Nenek Sariyem Tidak Merasakan Bantuan Pemerintah

Lamongan, SNN.com - Sariyem (70) warga Dusun Gampon, Desa Bulutengger Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur mengeluhkan Bantuan Pemerintah yang tidak didapatnya selama 4 tahun ini.

Nenek Sariyem yang namanya sudah pernah terdaftar dalam data BDT penerima manfaat ini, mengaku sempat mendapat bantuan BLT sebelumnya, namun setelah ada program baru PKH yang berupa dana/uang dirinya sama sekali tidak mendapatkannya hingga 4 tahun terakhir ini, dirinya hanya diam tidak tahu apa-apa, tidak ada yang mendatanginya untuk mendatanya kembali.

Sedangkan Tauqid anak sulung mbah Sariyem mengatakan, bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak ibunya yang sudah rentah tersebut, dirinya hanya butuh penjelasan kenapa selama 4 tahun tersebut sang ibu tidak mendapatkan bantuan, dalam hal ini PKH, sementara dirinya melihat tetangganya yang sekiranya lebih mampu dari ibunya mendapatkan bantuan tersebut.

“ibu saya tidak mendapat bantuan PKH selama 4 tahun, dulu dapat bantuan BLT tapi setelah itu tidak dapat, saya tanya pendamping desa datanya sudah terhapus dan tidak tahu apa-apa, dulu pernah saya tanyakan sama pak Kasun juga katanya mau di tindak lanjuti tapi sampai 4 tahun sekarang tidak ada kabarnya, tidak cuma ibu saya masih ada yang lain juga, yang saya heran kenapa orang yang sekiranya mampu malah dapat, ”Ungkap Tauqid, Kamis (17/10/2019)

‘Dulu ibu saya rumahnya dibarat rumah ini, mau roboh akhirnya saya suruh ikut disini, saya sendiri kerja serabutan, saya lama tinggal dijawa barat, sejauh ini ibu saya cuma dapat bantuan dari masjid,” imbuhnya.

Menurut Hendro Iskabul, M.Sos, selaku Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lamongan mengatakan ada pengurangan data dari Kemensos kurang lebih 7.500 KPM.

Sementara menurut Sudarmaji Kasi Linjamsos Dinas Sosial mengatakan bahwa PKH itu ada macam-macam komponen, Lansia, difabelitas, anak-anak sekolah, ibu hamil, itu komponen besarnya tetapi biarpun didata BDT ada tapi kalau tidak ada komponen seperti itu otomatis graduasi tidak dapat atau kalau ada komponen ini pasti dapat.

“ kalau dulu datanya lansia pasti dapat kalau dulu anak-anak ya dilihat dulu kalau anaknya sudah tidak sekolah kan sudah tidak dapat, lihat masuk komponen apa, PKH itu kan bantuan yang bersyarat, kalau komponen itu tidak ada otomatis graduasi sudah tidak dapat, makanya sekarang kan ada verval, mudah-mudahan tahun ini berubah, dan nanti data yang mampu hilang, yang tidak dapat nanti insyaAllah dapat. Mereka yang desa sudah mengadakan muskel musdes di tingkat desa tingkat kelurahan, nanti hasil muskel musdes di umumkan tahun 2020 menggantikan tahun 2019 yang kena verval yang kira- kira tidak sesuai dengan komponen tersebut” jelasnya.

Reporter : Ida
Editor     : Wafa

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

SOROT NUSWANTORO NEWS "dari LAMONGAN untuk NUSANTARA"