Kepulauan Aru, SNN.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru dikabarkan berutang puluhan milyar rupiah di sejumlah kampus.
Hal ini menimbulkan sejuta tanda tanya besar bagi masyarakat yang mendiami bumi berjuluk kota mutiara cenderawasih indah lestari itu.
Salah satunya, Seri Angker.
Dia yang kini menjabat ketua Fraksi Gerindra di DPRD Aru mengaku sangat heran jika Pemkab setempat masih berutang di sejumlah kampus seperti di Ambon, Makasar, Bali dan Jawa sebesar 23 miliar. Padahal, pada akhir tahun 2021, Pemkab Aru telah membahas dan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 33 miliar untuk biaya pendidikan siswa siswa asal kabupaten Aru yang berprestasi yang tengah mengenyam pendidikan diluar.
“Salain itu juga dana sebesar Rp.33 miliar ini juga diperuntukan guna membayar sisa tunggakan pada kampus kampus tersebut, ”ujarnya kesal.
Kemudian pada bulan Agustus 2022, tambah dia, ada surat masuk ke komisi III DPRD Aru dari Kampus Migas di Cepu yang pada intinya memberitahukan bahwa Pemkab Aru masih menunggak hutang sebesar Rp.17 miliard pada campus Migas di Cepu.
"Nah, dengan adanya surat masuk dari Cepu itu membuat saya bingung, anggaran sudah dibahas pada November 2021 sebesar Rp.33 miliar yang diperuntukan bagi biaya pendidikan anak-anak kita di luar, kok di bulan Agustus 2022 ada surat tunggakan Rp. 17 miliar lebih lagi dari kampus migas Cepu. Ini yang patut dipertanyakan alokasi anggaran Rp.33 miliar ini dikemanakan dan dipakai untuk apa,” tandasnya.
Lanjut kata dia, lantaran adanya tunggakan Rp. 23 miliar tersebut, maka komisi III saat itu meminta agar anggaran serupa yang diperuntukan bagi putra putri kabupaten Aru yang berprestasi guna masuk ke fakultas kedokteran tahun 2021 di pending untuk sementara waktu.
“Namun, yang terjadi tahun 2021, ada lagi 9 anak kita yang masuk kedokteran, dan pada tahun 2022 Pemkab Aru memasukan 10 orang anak ke kedokteran sementara anggaran untuk biaya pendidikan mereka tidak ada dalam APBD, lalu biaya mereka dibayar dengan anggaran yang mana, ” herannya.
Olehnya, politisi asal partai Gerindra ini meminta kepada Pemkab Kepulauan Aru agar tidak mengorbankan tunas - tunas harapan Aru itu.
“Karena dalam APBD 2022 tidak ada anggaran pendidikan untuk mahasiswa baru kedokteran lalu kira kira dana dari mana yang akan digunakan Pemkab Aru untuk semua itu. jadi jangan korbankan putra putri terbaik Aru dengan kebohongan," ungkapnya.
Reporter : Nus Yerusa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar