Dia mengatakan, masyarakat di Aru dari yang memahami sampai yang tidak memahami, semuanya sudah memberikan penilaian, bahwa kondisi yang ada di Aru dari kota sampai di Desa semua pekerjaan fisik terindikasi bermasalah, bahkan tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada rakyat di Aru.
“Pada prinsipnya orang yang ada di Aru, dari yang memahami sampai yang tidak memahami pun sudah memberi penilaian, bahwa kondisi di Aru dari kota sampai ke Desa rata-rata semua proyek fisik terindikasi bermasalah, "Terangnya.
Menurutnya, ruang itu tercipta karena ketidaktegasan dari pimpinan, terutama pak bupati yang terlalu memberikan hati kepada bawahannya sehingga boleh dikatakan bawahannya menjalankan program dengan menguji coba nafsunya.
“ini yang terlihat karena dengan berulang-ulang dari tahun ketahun samapi 4 tahun ini permasalahan yang sama selalu terulang, "Sebutnya.
Masalah yang disebutkan seperti paket Pekerjaan peningkatan jalan sirtu Leting - Marlase dan Marlase – Tasingwaha yang ditangani oleh SIKOA tahun anggaran 2016. Mulai dikerjakan bulan oktober 2016, anehnya hanya dalam jangka waktu 1 bulan pekerjaan selesai 80% dan pencairan anggaran 70%.
Sebelumnya, ketua Komisi III DPRD Aru, Abdullah Pasolo, SH. menilai PPK telah memalsukan Dokumen untuk pencairan anggaran 70%.
Menurut Pasolo, sangat aneh, hanya dalam jangka waktu satu bulan ditahun 2016, progres pekerjaan mencapai 80%, sementara sisa pekerjaan 20% sejak Desember 2016 sampai akhir tahun 2017 belum juga selesai.
Yang berikut adalah pembangunan SD Negeri 2 Dobo senilai 2 milyar, tahun anggaran 2018 sebagai Kontraktor pelaksana CV TS bersama konsultan pengawas CV TJM, pekerjaannya baru sebatas pemancangan tiang beton serta penyusunan batako setinggi 7 batu, atau pekerjaan diperkirakan baru mencapai 10-20%, namun pencairan sudah mencapai 70% dengan rincian, 30% pertama senilai Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan pencairan kedua 40% senilai Rp.748.000.000- (tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah).
Dia menilai laporan Kemajuan Pekerjaan (progres) Pekerjaan yang diusulkan untuk pencairan anggaran, adalah terindikasi laporan fiktif. Yang lebih parah lagi yang disebutkan sumber adalah terkait dengan pekerjaan jalan tanah Gorar-Lau-lau, Kobraur-Napar sepanjang kurang lebih 33 Km, sumber dana DAK senilai Rp.36 Milyar lebih, tahun anggaran 2018. Dikatakan pekerjaan tersebut terindikasi belum selesai dikerjakan tetapi anggarannya sudah dicairkan 100% oleh Kontraktor bersama PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Aru.
Dan masih banyak masalah yang disebutkan sumber seperti pekerjaan Mes Kejaksaan yang tidak sesuai dengan Dokumen Penetapan APBD tahun 2017 serta hasil Tender proyek pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) kabupaten Kepulauan Aru.
Sumber merasa aneh bahwa yang ditetapkan dalam APBD adalah pembangunan Mes kejaksaan 12 Bilik dengan anggaran 1,6 milyar Rupiah. Bahkan dalam tender proyek yang ditawarkan dan ditayangkan kontraktor adalah 12 bilik, bukan 8 bilik. Anehnya saat dikerjakan, yang dibangun hanya 8 bilik.
“Dimanakah anggran 4 biliknya disimpan”? Tanya sumber. Belum lagi masalah MCK dan air bersih yang dibangun hampir di semua Desa, semuanya bermasalah bahkan tidak memberikan manfaat bagi rakyat di Aru.
Dari sejumlah masalah yang dibeberkan, sumber meminta bupati Aru, dr. Johan Gonga harus tegas. Apabila ada proyek-proyek fisik yang berindikasi pelanggaran Hukum, semua pelakunya diciduk, supaya wibawa bupati bisa terlihat.
Dikatakan, sebagai tokoh masyarakat dirinya berharap diwaktu sisa pemerintahan ini, bupati bisa tegas. Proyek-proyek fisik yang berindikasi pelanggaran hukum, semua pelakunya harus diciduk supaya wibawah bupati dapat terlihat.
“Sudah 4 tahun ini saya menunggu kapan pak bupati dan jajarannya bisa lebih tegas sedikit, karena kalau koruptor dibiarkan terus bergentayangan, maka sampai 1000 tahun pun negeri ini tidak bisa tebangun. Kalau kita bangun hari ini esok sudah rusak, ini terkesan uang negara dihambur-hamburkan, tanpa memberikan manfaat. Jadi tolonglah, tidak ada kebencian sedikitpun tapi ini penting, bupati tegas diwaktu sisa ini maka masyarakat bisa merubah penilaian, "pintanya.
Reporter : Moses K
Editor : Wafa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar