Aksi unjuk rasa itu dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB di depan kantor Pemkab Banyuwangi. Mereka membentangkan spanduk sambil melakukan orasi tentang pemberian dana hibah yang diberikan pemkab Banyuwangi pada sebuah organisasi keagamaan selama dua tahun berturut-turut.
“Semua anggaran diatur dengan Undang-undang yang intinya dana hibah dan bansos tidak boleh berturut-turut, ”teriak Sulaiman Sabang dalam orasinya.
Mereka mendesak KPK segera menindak lanjuti laporan yang telah disampaikan LSM Gerak terkait pemberian dana hibah tahun 2016-2017 tersebut. Dalam hal ini yang dilaporkan adalah Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Karena Bupati dianggap orang yang paling bertanggungjawab dalam pemberian dana hibah tersebut.
Sulaiman menyatakan, pihaknya telah menyampaikan laporan ke KPK pada 6 Oktober 2016 lalu. Menurutnya, sejak laporan itu disampaikan, sama sekali belum ada tindak lanjut. Dirinya sudah berulang kali menanyakan perkembangan melalui telepon namun tetap belum tidak ada respon.
“Oleh Karena itu, Gerak mendesak KPK segera mengambil tindakan hukum secara tegas dan tuntas terhadap Bupati Banyuwangi dkk sesuai dengan aturan hukum yang ditentukan,” tegasnya.
Dia akan menunggu selama dua minggu ke depan. Jika KPK tidak kunjung menindaklanjuti laporan tersebut, pihaknya mengancam akan datang ke Jakarta dan membawa persoalan ini ke DPR RI.
Reporter : gusbin
Editor : Isvianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar