Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kabupaten Musi Rawas Zainuri menyatakan bahwa pemerintah desa juga perlu membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) sebagai bentuk transparansi informasi.
"Dana Desa yang angkanya mencapai miliaran rupiah itu, harus dikelola dengan transparan, salah satu caranya adalah dengan membentuk PPID, "Ujarnya.
PPID sendiri kata dia, akan mempublikasikan apa saja yang telah dilakukan pemerintah desa dengan menggunakan anggaran yang tersedia, sehingga masyarakat desa bisa mengontrol pengelolaan dana desa.
"Caranya dengan menempelkan semua informasi seperti berapa alokasi dana desa, dana desa, berapa anggaran yang digunakan, berapa dana yang dikelola selama satu tahun, di papan pengumuman desa, "Tambahnya,
Karena menurut Dia, Sebagian besar desa di Sulteng memiliki papan pengumuman desa, tetapi tidak ada informasi yang disajikan di situ walapun hanya sebatas foto-foto kegiatan seremonial seperti kegiatan 17 Agustus.
"Dalam proses demokrasi, semua masyarakat dapat terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembangunan di desa, "Ungkapnya.
Selain itu juga aktivis muda ini menghimbau jika ada masyarakat yang mencurigai adanya penyelewengan dalam pengelolaan dana desa dan meminta transparansi pengelolaan tetapi tidak diberikan oleh pemerintah desa, masyarakat bisa melaporkan kepada Komisi Informasi dan Lembaga Investigasi Negara siap mendampingi.
Ketua Lembaga Investigasi Negara Kabupaten Musi Rawas juga menghimbau Kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melalui Dinas KOMINFO selaku PPID Kabupaten Musi Rawas, agar segera membentuk PPID di OPD Pemerintah Desa.
"Selama ini masih banyak Pemerintah Desa yang tidak transparan dalam Pengelolaan Dana Desa. pemerintah yang transparan adalah bukti Pemerintah yang bersih, "Pungkasnya.
Reporter : Zain
Editor : Isvianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar