Pantauan awak media secara langsung, Unjuk rasa yang di lakukan oleh DPC LIN berjalan damai dan aksi unjuk rasa juga dikawal ketat oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta satuan anggota kepolisian Polres Musirawas yang juga turut mengamankan orasi guna antisipasi hal yang tidak di inginkan.
Aksi damai tersebut dipimpin langsung oleh ketua dari DPC LIN Zainuri, dalam aksi nya ia meneriakkan beberapa tuntutan terhadap pihak terkait yaitu :
1. Mendesak Dinas Perikanan, Dinas Pertanian & Peternakan, dan Dinas PU Bina Marga agar lebih transparan menganai penggunaan anggaran tahun 2018.
2. Mempertanyakan realisasi penerima dan jumlah barang yang di terima oleh kelompok Tani yang menerima bantuan seperti : Belanja sarana budidaya ikan,kolam terpal kerangka besi, rehabilitasi kolam BBI desa U1 pagarsari kecamatan Purwodadi, pengadaan bibit (sapi,kambing,dan itik), pengadaan bantuan sarana produksi bawang merah,pengadaan benih Cabai dan sarana Produksi Cabai.
3. Mempertanyakan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan kabupaten untuk zona I, II, III.
Zainuri pun dengan tegas mengungkapkan, Stop pos anggaran yang tak berpihak kepada rakyat, perlu di ingat ketika sudah menjadi pejabat harus menerima hak pertanggung jawaban terhadap rakyat.
"coba sekali-kali turun kelapangan melihat fakta yang jelas hasil dari kinerja para pejabat daerah. Apakah ada pengawasan dari pihak pemkab musirawas? Tidak ada sama sekali, "ungkapnya.
Tambahnya, contoh yang sangat nampak pada pandangan kasat mata jalan-jalan yang baru selesai di rehabilitasi di Kecamatan Muara beliti dan kecamatan TPK dalam kurun waktu yang dekat sudah mengalami kerusakan.
"di sini terlihat jelas adanya dampak dampak dari dugaan penyelewengan anggaran yang mengurangi volume bahan sehingga kualitas jalan menjadi tak layak untuk di jalan lintas, "ujarnya.
Perlu di ingatkan lagi bahwasannya penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur juga merupakan hasil dari rakyat yang terus membayar pajak secara wajib.
"seharus nya pihak SKPD harus lebih transparan dalam penggunaan anggaran sehingga tak membuat isu isu di kalangan publik, "katanya.
Pihak SKPD yang terkait tidak profesional serta tidak transfaran dalam menanggapi aspirasi masyarakat, padahal seminggu sebelum mengadakan aksi kami sudah melayangkan surat ke pihak SKPD agar menghadiri aksi unjuk rasa guna mendengarkan tuntutan dari masyarakat.
Dengan tidak menghadiri aksi ini Zainuri beranggapan pihak SKPD seakan lari dari permasalahan serta tidak bertanggung jawab. Seharusnya meskipun tidak bisa dihadiri oleh kepala Dinas scara langsung setidaknya ada perwakilannya yang hadir.
"ini kok malah gak ada satupun perwakilan untuk menghadiri aksi tersebut.Itu sudah menunjukan sarta mengabaikan permasalahan yang menjadi tuntutan kami,ini ada apa? Mengapa? Yang juga menjadi tanda tanya besar terhadap kami, "ungkapnya.
Kami menghimbau kepada Pemkab Musi rawas untuk menanyakan alasan dari pihak SKPD terkait serta menjelaskan poin tuntutan yang kami titipkan.
"jika tidak ada tanggapan sama sekali kami akan melakukan aksi unjuk rasa dalam waktu dekat ini dengan masa yang jauh lebih besar, "pungkasnya.
Reporter : Zain
Editor : Isvianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar