Aksi diawali dengan long march dari bundaran UGM menuju pertigaan UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Colombo Jalan Afandi pukul 15.00 WIB. Ratusan massa yang didominasi oleh mahasiswa itu membawa berbagai macam atribut poster bernada protes, Jumat 14/08/2020.
"Hasil audiensi kemarin di Jakarta adalah DPR sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan Omnibus Law pada reses kemarin. Tapi kesepakatan itu dilanggar dengan mereka ( DPR ) sendiri," ungkap Humas ARB, Revo.
Bertajuk Pandemi Dibajak Oligarki, Lawan Rezim Rakus, Gagalkan Omnibus Law para mahasiswa terus meneriakkan kata Revolusi. Revo menuturkan DPR RI saat ini tidak mempunyai pioritas di tengah Pandemi yang mana masyarakat sedang kesusahan.
"DPR tetap getol, tetap mempertahankan sikapnya membahas RUU Cipta Kerja. Mereka ( DPR ) bilang RUU Cipta Kerja menguntungkan masyarakat Indonesia, bagi kami itu adalah suatu kebohongan besar," jelasnya.
Revo juga menyindir pernyataan Mahfud MD yang menyebut jika RUU Cipta Kerja sebagai terobosan baru. Ia menyebut jika tidak ada dikotomi antara kesehatan dan ekonomi, sehingga kesehatan nomer satu dan ekonomi yang mengikuti.
"RUU Cipta Kerja dibahas sebelum Pandemi (Covid-19). Ekonomi berubah, ekosistem berubah, maka relevansi ( RUU Cipta Kerja ) patut dipertanyakan sekarang. Kenapa masih dipertahankan, pasti substansinya sudah berubah," terangnya.
Belum lagi statement-statement pemerintah yang menyebut jika RUU Cipta Kerja sebagai upaya untuk mengatasi resesi yang sedang terjadi. Karena selama ini tidak ada pembukaan partisipasi publik untuk berpartisipasi untuk pembahasan RUU tersebut.
"Pemerintah saat ini sedang pesimis dengan mengajak para influencer untuk berkampanye mendukung Omnibus Law. Padahal para influencer itu tidak mengerti dasar dan akibat dari disahkannya RUU tersebut,"
Aksi Gejayan Memanggil, ditegaskan Revo, akan terus berlanjut hingga Omnibus Law benar-benar gagal. Hal itu dilakukan karena ada banyak oknum-oknum nakal yang mempunyai kepentingan atas RUU tersebut.
"Kita akan terus jegal Omnibus Law sampai gagal. Dan aksi ini tidak hanya di Jogja, tapi nasional. Dan semua ini sudah terkonsolidasi untuk menentang rezim busuk pemerintahan," tegasnya.
Terpisah, Ketua SBSI Korwil Yogyakarta, Dani Eko Wiyono menyebut hingga saat ini masih melanjutkan pembahasan Omnibus Law. Jika memang para wakil rakyat masih mempunyai hati, seharusnya pembahasan RUU tersebut dihentikan, "imbuh Dani.
"Buruh dan pekerja sebagai obyek dalam RUU itu yang mana jika rancangan itu disahkan, mereka akan benar-benar diperas hak-haknya. Akan semakin banyak ketidakpastian hak bagi pekerja kita,"pungkasnya singkat.
Reporter : Ahmad Dalban
Editor : Mas Pay.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar