Dalam hearingnya, mereka menyampaikan beberapa tuntutan demi kesejahteraan para guru yang telah mengabdi puluhan tahun di dunia Pendidikan. Diantaranya, mereka meminta agar di tuangkan dalam RUU supaya honorer jadi ASN tanpa tes.
Tuntutan kedua mereka meminta agar dilakukan pencabutan pasal 48 tahun 2005. Tujuannya, agar Pejabat Daerah bisa memberi SK Bupati/Perbup perorangan yang artinya Kami masing – masing mendapat pengakuan dari Pemerintah.
Ketiga permudah persyaratan PPG dan pencairan Sertifikasi ( SK Kepala Daerah ). Selanjutnya, mereka minta di berikan upah setara UMR Tuban, dan tuntutan terakhir untuk di berikan BPJS Ketenagaan dan Kesehatan bagi honorer.
Komisi IV DPRD Tuban mengusulkan pemberian dana insentif kepada Guru Tidak Tetap ( GTT ) pada jenjang Sekolah Dasar ( SD ) hingga Sekolah Menengah pertama ( SMP ) di akhir tahun. Langkah tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang ada di Kabupaten Tuban.
Ketua Komisi IV DPRD Tuban Hj. Tri Astuti, mengatakan usulan alokasi anggaran itu rencananya akan di masukkan atau di bahas dalam Perubahan Anggaran Keuangan ( PAK ) APBD Tuban tahun ini.
“ Dana insentif ( GTT Tuban ) baru sebatas usulan, saat ini ada sekitar 3.421 GTT pada jenjang SD dan SMP yang ada di Kabupaten Tuban. Nantinya akan di usulkan setiap guru mendapatkan dana insentif sebesar Rp 1 juta tiap tahun yang akan di berikan di akhir tahunnya, tadi kita usulkan untuk GTT di berikan insentif pertahun sebesar satu juta. Kita usulkan di PAK tahun ini, dan usulan tersebut tergantung nanti dalam pembahasan - pembahasan sesuai dengan mekanisme yang ada.” terang Hj.Tri Astuti.
Politisi asal Partai Gerindra itu akan memperjuangkan para GTT untuk mendapatkan fasilitas tentang layanan BPJS Kesehatan. Sebab sejauh ini meraka belum mendapatkan hal itu.
“ Kita tadi juga mengusulkan agar teman - teman GTT ini di berikan jaminan kesehatan,” jelas Ketua Komisi IV DPRD Tuban yang membidangi pendidikan, "ujarnya.
Nur Khamid Kepala Dinas Pendidikan menyambut baik usulan Komisi IV DPRD Tuban. Alasannya, ia menjelaskan hal itu merupakan perintah Bupati agar meningkatkan kesejahteraan guru honorer secara bertahap dengan melihat prioritas - prioritas program yang ada.
Namun, ia juga menyampaikan usulan pemberian insentif tersebut juga harus melihat atau di sesuaikan dengan kemampuan APBD yang di miliki Kabupaten Tuban.
Reporter : Agus
Editor : Wafa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar