Berdasarkan informasi yang dirampung Sorot Nuswantoro, Pekerjaan lanjutan ruas jalan sp Cenderawasih BBM - Mako Lanal Aru dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Aru tahun anggaran 2018 senilai Rp.1.600.000.000,00 (Satu milyar, enam ratus juta rupiah)
Sayangnya, sesuai pantauan di lokasi pekerjaan, hanya tampak dua tumpuk batu pecah di depan sebuah gudang kosong.
Menyikapi sikap acuh sang kontraktor (Intima Nusa Graha) tersebut, Politisi muda asal Partai besutan Wiranto (Hanura), Elisa Warkor angkat bicara.
Warkor pun mempertanyakan sikap acuh kontraktor tersebut. Menurut dia, semestinya tidak ada alasan kontraktor untuk tidak mengerjakan proyek jalan itu, karena anggaran yang diperuntukan untuk proyek itu sudah dicairkan 30 persen. Dengan demikian, harus dikerjakan hingga tuntas.
"Apa sih alasan kontraktor sehingga tidak mengerjakan proyek jalan miliaran rupiah itu.?.
"Ini kan anggaran sudah cair 30 persen kok belum dikerjakan. Ya, kalau sudah cair anggarannya sebagian maka harus dikerjakan hingga tuntas," ujar Politisi muda itu kepada Sorot Nuswantoro, Sabtu (27/10/2018).
Lanjut kata dia, sikap acuh kontraktor tersebut mestinya cepat direspon Dinas PUPR. Plt. Kepala Dinas PUPR, Edwin Nanlohy, harus memanggil PPK dan kontraktor untuk menanyakan alasan apa belum dilanjutkannya pegerjaan proyek jalan tersebut, agar masalahnya bisa terpecahkan. Kalau, tambah dia, Kadis PU diam maka ia yakin sungguh perampungan proyek tersebut tak sesuai limit waktu yang ditentukan.
"Kadis PU harus respon cepat. Ia harus memanggil PPK dan kontraktor untuk menanyakan alasan belum jalannya pengerjaan proyek jalan itu. Ini kan proyek PUPR, maka ia harus tanggap, jangan tinggal diam.
"Ya, kalau tidak mampu bekerja? Saya sarankan Bupati copot aja jabatan Edwin Nanlohy sebagai Plt Kadis PUPR." paparnya.
Menurut dia, masalah proyek seperti ini bukan baru satu kali terjadi di daerah ini tetapi sudah sering kali terjadi. Olehnya itu, ketegasan dari pimpinan daerah (Bupati) sangatlah penting untuk menghilangkan praktik-praktik kotor para kontraktor yang tak kunjung teratasi di kepulauan Aru.
Saya harap bupati juga turun tangan untuk atasi masalah ini. Kalau kadis PU tidak mampu atasi? Bupati harus gunakan kewenangannya untuk atasi masalah kontraktor ini.
"Jangan tinggal diam. Kalau Plt Kadis PUPR diam, Bupati juga diam, maka saya yakin sungguh Aru ini tidak akan pernah sejahtera dan praktik kotor kontraktor akan terus merajalela." tandasnya.
Reporter : Nus Yerusa
Editor : Isvianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar