Ironisnya, penggunaan simbol OPM bukan saja ditemui di kalangan masyarakat awam, namun simbol-simbol OPM ini juga ditemukan di tas noken anak-anak sekolah.
Menjadi pertanyaan dimanakah peran Pemerintah Daerah termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat termasuk para generasi muda Bangsa Indonesia di Aru agar tidak terlibat organisasi terlarang termasuk OPM.
"Ini pembiaran dari pemerintah daerah dan pihak sekolah. Padahal pemerintah daerah dan pihak sekolah juga merupkan aparat sipil negara." ungkap salah satu anggota TNI AD seraya meminta namanya tidak disebutkan, Jumat (2/11/2018).
Lanjut dia menegaskan, Maraknya penggunaan simbol OPM di Aru mestinya menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena hal ini sangat bertentangan dengan idiologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Pemerintah Daerah harus banyak melakukan sosialisasi terkait larangan penggunaan simbol-simbol OPM bagi masyarakat dan anak-anak sekolah, karena bertentangan dengan ideolgi NKRI." tandasnya.
Reporter : Nus Yerusa
Editor : Wafa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar