Sorot Nuswantoro News

Berita Online dan cetak, "CEPAT, TEPAT, LUGAS DAN BERANI" dari LAMONGAN untuk NUSANTARA




Sabtu, 08 Mei 2021

Bupati Kabupaten Tuban Terima Opini WTP Dari BPK, Diakhir Masa Jabatan.


Tuban, SNN.com - Mendekati akhir masa jabatan, Bupati Tuban H. Fathul Huda kembali menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD ) Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK RI ).

Opini WTP yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) yang di raih Pemkab Tuban untuk ketujuh kalinya tersebut di terima langsung oleh Bupati Tuban, H. Fathul Huda dan Ketua DPRD Tuban, H.M. Miyadi, S.Ag. MM dari Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Jum’at ( 07/05/2021 ).

Nampak hadir pada kesempatan ini Inspektur pada Inspektorat dan Plt. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPPKAD ) Tuban. Bersamaan dengan Kabupaten Tuban di serahkan LHP untuk Kabupaten Jombang, Kabupaten Magetan, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Bojonegoro.

Dalam sambutannya Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono menyebutkan bahwa pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh Pemerintah Daerah. Opini WTP yang di berikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam pemeriksaan atas LKPD TA 2020, BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan Daerah. Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD.


Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur berharap LKPD yang telah di periksa oleh BPK ( LKPD audited ), dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, terutama terkait dengan penganggaran.“ Meski memperoleh opini WTP, kami minta Pemerintah Daerah tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP,” pesannya.

Senada dengan itu Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Tuban, Aguk Waluyo Raharjo mengatakan bahwa raihan Opini WTP menunjukkan bahwa  Pemkab Tuban telah menyelenggarakan prinsip akuntansi keuangan dengan baik. Opini WTP dari BPK ini juga merupakan predikat paling baik dari hasil audit BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sementara itu, Plt. Kepala BPPKAD Tuban, Joko Priono menambahkan bahwa raihan Opini WTP merupakan hasil kerja sama kolektif dari seluruh aparatur di semua Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ), serta dukungan penuh dari Lembaga Legislatif selaku mitra Pemerintah Kabupaten Tuban.


Selepas menerima LHP, Bupati Tuban, H. Fathul Huda mengungkapkan bahwa Opini WTP dari BPK menjadi kado indah diakhir masa jabatannya. Opini WTP ini sekaligus menjadi bukti bahwa sistem administrasi dan akuntansi Pemerintahan Kabupaten Tuban berdasarkan penilaian BPK sudah berjalan dengan baik, serta kepatuhan pada peraturan perundang - undangan yang berlaku di jalankan dengan baik pula.

“ Kepada seluruh aparatur di lingkup Pemkab Tuban saya sampaikan apresiasi yang setinggi - tingginya atas kerja keras selama ini. Selain itu kepada segenap anggota DPRD Kabupaten Tuban dan seluruh elemen masyarakat, saya sampikan terima kasih atas dukungannya dalam upaya mendorong terciptanya Pemerintah Kabupaten Tuban yang bersih dan akuntabel.” paparnya.

Mengingat masih dalam kondisi pandemi Covid -19, acara penyerahan LHP BPK di selenggarakan secara singkat dengan memperhatikan protokol kesehatan ketat. 

Reporter : Agus
Editor      : Wafa

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

SOROT NUSWANTORO NEWS "dari LAMONGAN untuk NUSANTARA"