Aksi ratusan mahasiswa yang di gelar di depan gedung pemkab Lamongan ini menuai kekecewaan karena harapan bertemu Bupati Lamongan, Fadeli tidak tersampaikan, dalam hal ini asisten Bupati, menyampaikan bahwa Bapak Bupati sedang rapat terkait covid 19 di gedung DPRD Lamongan, tidak puas dengan jawaban asisten Bupati, mahasiswa mencoba memastikan keberadaan Bupati Lamongan di gedung DPRD, maka mereka longmarch menuju gedung DPRD Lamongan yang berada di jalan Basuki Rahmat, Kamis (23/07/2020).
Dalam aksinya, mahasiswa juga menyebut pembahasan raperda RTRW tidak jelas dan plagiat atau copy paste dari daerah lain.
Di depan gedung DPRD Lamongan, berhadapan dengan pihak aparat kepolisian para mahasiswa terus meneriakkan yel-yel dan berharap Bupati keluar menyambut kehadiran mereka.
Selang beberapa menit, ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur mewakili Bupati Lamongan menyampaikan bahwa raperda masih dalam proses, belum diterbitkan, belum ditentukan menurutnya jika tidak ada raperda pasti industri itu akan menjadi liar, ketua DPRD mengajak perwakilan mahasiswa untuk masuk ke dalam gedung dan duduk bersama membahas raperda tersebut, namun mahasiswa bersikeras diselesaikan diluar gedung dan tetap menolak, meminta pemerintah mencabut raperda yang dianggap tidak jelas itu, dan mengatakan apabila hal ini masih menjadi pertimbangan DPRD maka mereka akan membawa massa yang lebih banyak.
.
 |
| Falahuddi korlap aksi mahasiswa |
Menurut Falahuddi selaku korlap aksi mahasiswa bahwa mengenai raperda RDTR BWP, dimana raperda ini cacat hukum dan juga ditemukan beberapa redaksi yang menjiplak dan plagiat terhadap raperda kabupaten lain dimana kabupaten itu adalah Kabupaten Sukoharjo.
"nah kita menyayangkan mengenai penyusunan raperda ini juga tidak sesuai dengan wilayah kondisi kulture Kabupaten Lamongan, dimana di dalam raperda juga menyebutkan bahwasannya Sukorame ini menjadi wilayah banjir dan Kalitengah menjadi wilayah yang tidak pernah kekeringan ataupun di raperda juga mencantumkan wilayah Solokuro ini menjadi wilayah rawan banjir ketika dalam raperda ini sudah tidak tepat dalam penetapan kondisi wilayah kultur Kabupaten Lamongan, maka kebijakan-kebijakan dalam pembangunan kabupaten Lamongan, ini kita rasa juga akan tidak tepat sasaran, "ungkapnya.
"maka kami dari aliansi mahasiswa melawan ini berupaya bagaimana supaya tuntutan kita ini bisa tertandatangani oleh Bupati Kabupaten Lamongan dan ketua DPRD kabupaten Lamongan, sehingga raperda ini dicabut dan tidak bahas lagi, dikembalikan pada tim penyusun agar dibahas perlahan disesuaikan pada kondisi wilayah kultur Kabupaten Lamongan, " tambahnya.
Sedangkan Falahuddin juga menjelaskan bahwa raperda copy paste dari Kabupaten Sukoharjo.
"ada di redaksi yang memuat mengingat, didalam raperda ada kata mengingat, disitu ada ketentuan umumnya disitu ada kalimat Sukoharjo, "tuturnya.
"Kalau perda ini disahkan maka paciran ini juga akan menjadi wilayah industri yang kita ketahui Paciran ini sudah tidak ada lahan untuk didirikan industri tapi kenapa pada raperda ini justru mengurai penempatan industri ditempatkan pada wilayah Paciran, kita menyangsikan kalau industri ditempatkan pada wilayah Paciran, maka yang terjadi nantinya di Paciran akan ada pembangunan reklame yang akan menjurus data lahan laut , srhingga nelayan kita yang ada diwilayah Paciran ini juga akan semakin sulit untuk mencari ikan, " pungkasnya.
Sementara diakhir aksi unjuk rasa tersebut diwarnai insiden atau chaos antara aparat kepolisian dan mahasiswa yang mengakibatkan beberapa mahasiswa terluka.
Reporter : Ida
Editor : Wafa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar