Pada hal akses masyarakat untuk mendapatkan informasi pengelolaan dana desa dan terlibat aktif dibatasi.
Padahal di pasal 68 UU Desa, telah diatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa.
"Ketua Umum LIN Johanis Eddy Tuwul menambahakan
Pelibatan masyarakat menjadi faktor paling dasar karena masyarakat desa lebih mengetahui kebutuhan desa dan secara langsung menyaksikan bagaimana pembangunan desanya. Namun, masyarakat desa seolah kurang peduli,"
Faktor kedua, yang juga dirasa penting adalah jarangnya disosialisasikan kepada masyarakat tentang peraturan bupati dan terbatasnya kemampuan Pemerintah Daerah Dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kepala desa dan perangkat desa sehingga tidak ada diberi sanksi keras pada mereka yg melanggar aturan .
Keterbatasan ini secara khusus mengarah pada teknis pengelolaan dana desa,alokasi dana desa, pengadaan barang dan jasa, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.
Tidak optimalnya lembaga desa menjadi faktor ketiga. Terutama lembaga yang secara langsung memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan demokrasi tingkat desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Faktor terakhir yang tak kalah penting adalah fakta mengenai penyakit cost politik yang tinggi akibat kompetitifnya arena pemilihan kepala desa.
"Karena cost yang tinggi harus mereka keluarkan dalam menuju pemilihan kepala desa, mereka kebanyakan akan berusaha mengembalikan defisitnya melalui proses korupsi setelah berhasil menjabat. Bahkan ada kepala desa yang berusaha menghimpun dana desa ketika menjabat untuk maju dalam pemilihan berikutnya,"
Berkaitan pula dengan faktor terakhir, meningkatnya anggaran desa dirasa menjadi alasan banyaknya minat dari berbagai pihak untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa meski tanpa komitmen untuk membangun desa. (Wafa)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar