Dari hasil pantauan awak media Masa long mars berjalan kaki dari bundaran UGM menuju pertigaan lampu merah Jalan Gejayan Sleman Yogyakarta dengan membawa poster yang bertuliskan, lawan rezim markus segera sahkan R UU PKS, menolak, gratiskan SPP, sambil melakukan orasi secara bergantian.
Dalam orasinya para pengunjukrasa meneriakkan gagalkan Omnibus law, cabut undang-undang Minerba, batalkan RUU Pertanahan, Tinjau ulang RUU KUHP, usut tuntas pelanggaran Ham, buka ruang Demokrasi Seluas-luasnya.
Revo salah satu peserta aksi saat di wawancarai wartawan menjelaskan, bahwa RUU PKS sampai saat ini belum juga disahkan dan Pemerintahan Jokowi serta DPR RI berencana mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada tanggal 16 Juli 2020 dengan iming-iming janji membuka lapangan kerja baru di tengah Pandemi Covid-19, namun sebenar-benarnya yang dilakukan RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah merampas hak-hak dasar warga negara dan ruang hidup fisik dan/non fisik yang ada di Indonesia dari sisi ketenagakerjaan, lingkungan, keamanan, dan pendidikan, katanya.
Dani Ekowiyono ST.MT Ketua Korwil (K) SBSI DIY juga menambahkan, inti orasi yang dilakukan oleh Aliansi Rakyat Bergerak kali ini menuntut :
- Gagalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
- Berikan jaminan kesehatan, ketersediaan pangan, pekerjaan dan upah layak untuk rakyat terutama disaat pandemi.
- Gratiskan UKT/SPP Dua Semester selama Pandemi.
- Cabut UU Minerba, batalkan RUU Pertanahan, dan tinjau ulang RUU KUHP.
- Segera sahkan RUU PKS.
- Mengusut tuntas pelanggaran Ham, dan buka ruang seluas-luasnya.
Terlihat dalam aksi pengunjuk rasa peserta selalu koperaktif melakukan Protokol kesehatan, semua jaga jarak menggunakan masker, hingga kemudian membubarkan diri dengan tertib dan aman setelah pembacaan pernyataan sikap yang dibacakan oleh kordinator aksi.
Reporter : Ahmad Dalban
Editor : Mas Pay.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar